Selasa, 21 April 2026 – 20:38 WIB
Jakarta, VIVA – Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai Wikimedia harus mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia sesuai ketentuan. Hal ini untuk memastikan keamanan data pribadi pengguna, akuntabilitas platform, dan kepatuhan terhadap hukum nasional.
“Regulasi PSE menjadi instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas. Platform global tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan internal, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan hukum lokal,” katanya di Jakarta, Selasa itu.
Menurut Heru, status Wikimedia sebagai organisasi nirlaba tidak menghapus kewajiban hukum untuk mendaftar sebagai PSE. Platform tersebut tetap mengelola data, lalu lintas informasi, serta memiliki pengaruh besar terhadap publik.
Ia menjelaskan pendaftaran sebagai PSE penting untuk memastikan standar minimum dalam perlindungan data pribadi, mekanisme pelaporan, koordinasi dengan otoritas, hingga keamanan siber.
Selain itu, jaminan transparansi soal kontributor dan proses kurasi konten juga diperlukan untuk mencegah manipulasi informasi. “Tanpa registrasi, sulit memastikan sistem mereka memenuhi standar keamanan dan tata kelola yang berlaku di Indonesia,” ujar Heru.
Ia juga mengatakan, ketidakpatuhan Wikimedia terhadap regulasi nasional berpotensi menimbulkan risiko terkait perlindungan data dan transparansi pengelolaan konten.
Tanpa tunduk pada aturan, tidak ada jaminan perlindungan data pengguna sesuai standar Indonesia. Transparansi moderasi konten juga berpotensi menjadi lemah, misalnya saat penghapusan konten dilakukan sepihak tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Lemahnya transparansi ini membuka peluang penyalahgunaan, termasuk praktik pihak tertentu yang mengendalikan narasi. “Ketiadaan kejelasan soal siapa kontributor dan bagaimana proses kurasi berjalan juga berisiko menciptakan disinformasi. Regulasi PSE hadir untuk meminimalkan celah-celah ini,” jelas dia.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu menambahkan, aturan PSE berperan untuk memperkuat penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di wilayah Indonesia.
Terkait ultimatum pemerintah kepada Wikimedia, Heru memandang langkah tersebut perlu sebagai upaya menegakkan kedaulatan digital nasional. Ultimatum tersebut memberi pesan bahwa semua PSE harus transparan dan patuh.
Hal tersebut juga penting untuk mendorong perbaikan tata kelola konten, termasuk kejelasan proses kurasi dan peran kontributor. “Selama implementasinya proporsional dan komunikatif, langkah tegas ini justru bisa memperkuat ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya,” ungkapnya.