Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa lembaga legislatif akan melakukan reformasi internal yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi.
Ahmad menyatakan inisiatif reformasi ini akan segera dilaksanakan. Hal tersebut disampaikannya saat audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kompleks parlemen, Rabu.
“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani,” ujarnya.
Ahmad menjelaskan bahwa pimpinan DPR telah berkoordinasi untuk mengkomunikasikan apa yang telah dan akan dilakukan, termasuk evaluasi menyeluruh terkait gaji dan tunjangan, serta moratorium kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.
Selain itu, DPR akan mendukung pembentukan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan makar dan mendorong pembahasan RUU Penyitaan Aset yang telah lama tertunda.
“Ada juga tuntutan pengurangan pajak, yang memerlukan usaha bersama dari pemerintah dan DPR,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustofa mengakui bahwa gejolak politik akhir-akhir ini banyak dipicu oleh isu-isu dalam DPR sendiri. Ia menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk reformasi, perbaikan, dan evaluasi.
Menurut dia, perubahan sudah dimulai. Pada 26 Agustus lalu, DPR secara resmi menghapus tunjangan perumahan untuk anggotanya. Ke depan, pimpinan DPR akan segera berembuk dengan semua fraksi partai politik untuk melanjutkan proses reformasi, karena hal ini telah menjadi perhatian publik.
“Hasilnya akan diumumkan ke masyarakat. Jadi, setelah semuanya final, DPR akan mengumumkannya kepada rakyat. Sekali lagi, DPR mendengar dan memahami situasi serta kondisi rakyat kita saat ini,” ucapnya.
Sepekan terakhir, gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia menyusul meninggalnya pengendara ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis polisi saat unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus lalu.
Beberapa tuntutan awal demonstrasi tersebut antara lain transparansi dan pemotongan tunjangan anggota DPR, reformasi etika dan akuntabilitas lembaga legislatif, serta penolakan terhadap sejumlah RUU yang dinilai kontroversial.