Jakarta (ANTARA) – Indonesia telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian, yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos pada 22 Januari.
Duduk di sebelah kiri Trump, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian bersama Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan beberapa pemimpin negara anggota.
Sebagai badan internasional, Dewan ini awalnya diusulkan untuk mengawasi gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas, meskipun piagamnya menunjukkan misi yang melampaui Gaza ke daerah konflik lain di seluruh dunia.
Prabowo memandangnya sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mencapai perdamaian abadi di Gaza, di mana Indonesia siap berkontribusi.
Menurutnya, negara-negara yang bergabung dengan Dewan adalah mereka yang ingin membantu rakyat Palestina di Gaza dan juga yang mendambakan perdamaian di kawasan itu.
Selain Indonesia, anggota Dewan sejauh ini meliputi Hungaria, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, dan Uzbekistan.
Sementara itu, sejumlah panjang negara, termasuk empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB — Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Inggris — tidak hadir dalam upacara penandatanganan, dan beberapa secara khusus menolak undangan Trump untuk bergabung.
Dalam pidatonya, Trump mengatakan Dewan ini akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di tengah kekhawatiran bahwa ia justru akan melemahkan PBB.
Dia menambahkan bahwa Dewan Perdamaian akan menjadi “sangat sukses” di Gaza, meskipun banyak negara telah menunjukkan sikap hati-hati terhadapnya.
Berita terkait: Indonesia yakin Dewan Perdamaian tidak akan geser PBB di Gaza
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026