Desa HAM untuk Cegah Konflik Sejak Dini: Kementerian

Jakarta (ANTARA) – Kementerian HAM telah meluncurkan 10 desa “Sadar HAM” di tahun 2025. Desa-desa ini dirancang untuk menjadi pusat pencegahan konflik dini dengan mempromosikan kesadaran dan pemenuhan hak-hak dasar warga.

“Saat ini, 10 desa Sadar HAM telah berdiri, dan lebih banyak lagi akan menyusul di tahun 2026 sebagai bagian dari program kami untuk memajukan dan memenuhi hak asasi manusia,” kata Sekretaris Jenderal kementerian, Novita Ilmaris, kepada ANTARA di sini pada Jumat.

Menurut dia, pendekatan ini membantu kementerian mengatasi risiko potensial lebih awal, mencegah konflik, dan memastikan masyarakat memahami serta menjunjung tinggi HAM dari awal.

Melalui program ini, kementerian bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran HAM dalam komunitas lokal sambil memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi.

“Kami berharap bisa mengidentifikasi sejak dini hak-hak fundamental di sebuah desa mana yang sudah terpenuhi dan yang belum. Lebih dari itu, kami ingin memfasilitasi dan mengkoordinasi agar hak-hak ini terwujud,” jelasnya.

Dengan begitu, kementerian percaya potensi konflik yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM dapat dikurangi.

“Ini adalah salah satu kebijakan Kementerian HAM yang mendapat perhatian khusus dari Menteri,” tambahnya.

Pada tahun 2025, desa-desa Sadar HAM antara lain didirikan di Bontomanai dan Bonto Jai di Sulawesi Selatan; Muaro Jambi dan Tangkit Baru di Jambi; Sidorejo dan Brangsong di Jawa Tengah; Akar Begantung dan Sungai Landas di Kalimantan Selatan; serta Pepakgeda dan Lewopao di Nusa Tenggara Timur.

Meskipun kementerian tidak menyebutkan jumlah pasti desa yang akan ditambahkan pada 2026, Ilmaris memastikan ekspansi ini adalah bagian dari rencana strategis untuk tahun depan.

Dia menekankan bahwa kesediaan sebuah desa untuk berpartisipasi dalam pembinaan dan fasilitasi untuk kesadaran HAM adalah kunci.

MEMBACA  Merek-merek menghabiskan sejumlah uang kecil untuk iklan X agar membuat Elon Musk senang.

Berita terkait: Pemerintah Indonesia akan dirikan desa rekonsiliasi di area konflik
Berita terkait: Pejabat pastikan tidak ada desa khusus untuk orang asing di Bali

*Penerjemah: Fath, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025*