loading…
Sekjen Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) Achmad Syamsul Askandar alias Gus Aan mengakui wacana pengembalian pilkada ke DPRD menarik untuk ditindaklanjuti. Foto/Istimewa
JAKARTA – Di awal tahun 2026, pembahasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali muncul. Beberapa fraksi besar di DPR, seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, mendukung ide ini dengan alasan biaya pilkada langsung yang terlau mahal.
Sekjen Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK), Achmad Syamsul Askandar atau Gus Aan, mengakui wacana mengembalikan pilkada ke DPRD ini menarik untuk didalami. “Kami mendukung pilkada dikembalikan ke DPRD. Soalnya, faktanya pilkada langsung bikin masyarakat jadi pragmatis,” ujar Gus Aan pada Senin (5/1/2026).
Menurut dia, masyarakat sudah mulai muak dengan politik transaksional yang menyebabkan kepala daerah terpilih tidak fokus membangun wilayahnya. Mereka malah sibuk mencari untung untuk menutupi biaya kampanye yang sudah dikeluarkan.
Baca Juga: Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Menghapus Politik Uang? Siti Zuhro: Bohong
Gus Aan membantah jika pilkada lewat DPRD dianggap tidak demokratis. “Pilkada melalui DPRD itu sudah cukup demokratis. Kalau ada kekhawatiran sistem ini memicu politik uang ke partai dan anggota DPRD, itu cuma alasan yang dicari-cari. Kenapa? Soalnya, kalau yang ditakutkan cuma politik uang, aparat penegak hukum akan sangat mudah untuk memantaunya.”