Ambon (ANTARA) – Seorang profesor dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Pattimura (Unpatti) sedang meneliti dampak meledaknya populasi fitoplankton, atau harmful algal blooms (HAB), terhadap keberlanjutan perikanan di Maluku.
"HAB punya pengaruh luas terhadap ekologi laut, ekonomi, serta kesehatan masyarakat pesisir," jelas Profesor Produktivitas Akuatik, Frederika S. Pello, di Ambon pada Selasa.
HAB terjadi ketika populasi fitoplankton tertentu tumbuh cepat dan memproduksi racun yang bisa memicu kematian massal biota laut, merusak sistem pernapasan ikan, menyebabkan kelumpuhan saraf, serta menghilangkan spesies penting dalam rantai ekosistem.
Dampak langsungnya termasuk turunnya hasil tangkapan, gangguan rantai pasok, dan penutupan area penangkapan atau budidaya perikanan.
HAB juga berisiko bagi kesehatan manusia, terutama jika mengonsumsi seafood yang mengandung racun laut seperti saxitoxin, okadaic acid, dan domoic acid, yang bisa sebabkan penyakit serius seperti Paralytic Shellfish Poisoning (PSP), Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP), dan Amnesic Shellfish Poisoning (ASP).
Dari sisi lingkungan, penguraian biomassa fitoplankton menurunkan kadar oksigen terlarut di air, menciptakan zona hipoksia atau bahkan anoksia yang ancam kehidupan laut.
Prof. Pello menekankan perlunya pengelolaan perikanan yang holistik dan adaptif, termasuk memperkuat kapasitas riset dan pemantauan lewat identifikasi spesies fitoplankton berbahaya serta pengembangan sistem deteksi dini.
Ia juga menyoroti pentingnya mengembangkan langkah mitigasi dan adaptasi seperti teknologi biocontrol, sistem filtrasi, adsorben racun (bahan pengikat dan penghilang racun); pemberdayaan masyarakat lewat diversifikasi pendapatan; serta budidaya spesies yang lebih tahan tekanan lingkungan.
Edukasi masyarakat pesisir tentang bahaya HAB, pentingnya menjaga sanitasi air, dan menghindari seafood terkontaminasi juga sama pentingnya.
Selain itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, industri perikanan, dan masyarakat sipil untuk membuat kebijakan berbasis bukti serta memperkuat jejaring pemantauan regional.
"Pengendalian HAB butuh sinergi semua pihak agar keberlanjutan perikanan Maluku terjamin dan ketahanan pangan laut untuk generasi mendatang terlindungi," tegasnya.
Berita terkait: Ekspor ikan hidup dari Maluku naik 50,8 persen: BKIPM
Berita terkait: Pemerintah uji coba budidaya rumput laut modern di Sulawesi Tenggara dan Maluku
Berita terkait: Kementerian tetapkan Tomalou sebagai desa nelayan
Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025