Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta pemerintah daerah untuk berperan dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, salah satunya dengan mengidentifikasi potensi usaha unggulan di setiap desa.
Setiadi menyampaikan pernyataan tersebut saat pertemuan pada hari Senin dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan kepala distrik Nusa Tenggara Timur di kantornya di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, dia menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil pemerintah daerah untuk membentuk koperasi, termasuk pertama mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi desa-desa yang membutuhkan koperasi, desa-desa dengan potensi koperasi, dan kelompok masyarakat yang dapat menjadi koperasi.
Langkah kedua adalah menentukan potensi usaha unggulan di desa dan mencari mitra dan pasar potensial, sedangkan langkah ketiga adalah menganalisis dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam pembentukan koperasi, termasuk pengawasan oleh ahli koperasi.
Selanjutnya, langkah keempat melibatkan memberikan bimbingan selama musyawarah desa, melaksanakan perubahan pada anggaran dasar koperasi, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia untuk administrator koperasi.
Menteri menekankan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sangat penting untuk mengubah masyarakat dan ekonomi desa.
“Dengan adanya koperasi desa, akan menciptakan ekuitas. Semua sektor ekonomi desa akan dimiliki oleh masyarakat,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa 3.137 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi ekonomi yang signifikan.
Dengan asumsi bahwa setiap desa menerima anggaran sebesar Rp5 miliar, total dana yang beredar di desa-desa bisa mencapai Rp15 triliun.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan komitmennya untuk memastikan implementasi program Koperasi Desa Merah Putih berhasil di provinsinya.
Dalam hal ini, dia menekankan pentingnya manajemen yang baik oleh administrator yang kompeten.