Cak Imin Meminta Rekomendasi untuk Maju Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2024

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membuka Harlah ke-26 dan Mukernas PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Cak Imin berkelakar meminta forum ini merekomendasikannya maju di Pilgub Jakarta 2024.

Awalnya Cak Imin menyapa seluruh peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Setelah itu dia menyinggung kemacetan yang ada di Jakarta, sehingga membuat para ketua DPW telat ke agenda penting PKB tersebut.

“Selamat datang kepada seluruh pengurus PKB dari berbagai wilayah Tanah Air di Indonesia. Selamat memasuki Kota Jakarta yang macet. Tadi agak telat Sekjen marah-marah kepada ketua DPW, saya belain,” kata Cak Imin dalam sambutannya, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, bukan salah ketua DPW telat hadir di acara Harlah dan Mukernas PKB, tetapi karena kemacetan Jakarta yang belum bisa diatasi. Oleh sebab itu, jika dia maju di Pilgub Jakarta, permasalahan kemacetan ini akan menjadi fokus utamanya.

“Karena ketua DPW telat nggak salah, yang salah macetnya Jakarta, apa perlu kita nyalon Gubernur Jakarta? Saya minta rekomendasi satu memutus ketua umum menjadi calon gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

“Bisa nggak dihasilkan di rakernas,” kata Cak imin disambut tawa peserta Mukernas.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Syaiful Huda menjelaskan pada acara harlah dan mukernas hari ini akan membahas isu-isu strategis.

“Mukernas akan membahas berbagai isu-isu strategis terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa draft sudah disiapkan oleh panitia SC Mukernas, saya belum bisa menyampaikan karena perkembangan forum kita tunggu nanti sampai selesai Mukernas,” ujar Huda.

Selain itu, forum ini juga akan membahas berbagai catatan evaluasi terhadap pemilu 2024. Agar kesalahannya sebelumnya tidak akan terulang di pilkada 2024.

MEMBACA  Ditetapkan UMP Banten, Ini Besaran Kenaikannya

“Tapi yang hampir pasti, Mukernas akan membahas isu-isu yang sampai hari ini dirasa membutuhkan solusi dari pemerintah, termasuk isu-isu politik yang lain dari evaluasi pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pemilu Legislatif 14 Februari yang lalu,” katanya.