Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mendorong setiap warga Indonesia untuk membuka rekening bank guna mendukung upaya inklusi keuangan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ini sekitar 80 persen dari penduduk Indonesia memiliki akses ke layanan perbankan.
“Angka tersebut di beberapa daerah cukup baik, kecuali misalnya di Maluku Utara. Di masa depan, kami akan mendorong lebih banyak orang untuk memiliki rekening bank sehingga mereka dapat memanfaatkan rekening mereka serta mempelajari risiko investasi,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang dipimpin langsung oleh Presiden. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah diberi mandat untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat.
DNKI diharapkan dapat mencakup beberapa sektor, termasuk layanan keuangan pemerintah, melalui formulasi kebijakan dan penggunaan infrastruktur teknologi informasi keuangan yang mendukung mekanisme organisasi dan pelaksanaan yang efektif.
Salah satu layanan tersebut adalah program berbasis elektronik untuk penyediaan bantuan pemerintah dan subsidi, yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Prabowo telah membuka jalan bagi integrasi data sosial dan ekonomi nasional yang dipegang oleh kementerian dan lembaga pemerintah ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hingga saat ini, data dari beberapa registri penerima telah dikumpulkan. Ini termasuk data tentang 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta keluarga penerima program bantuan pangan, dan 21,5 juta penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
Juga mencakup 96,8 juta penerima bantuan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 16,4 juta penerima Kartu Prakerja, 40,7 juta penerima subsidi listrik, dan 7,05 juta debitur Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Hartarto, data pengidentifikasi tunggal juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran digital untuk distribusi bantuan sosial, pemantauan lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.
“DTSEN mencakup total populasi Indonesia, yang, per 3 Februari 2025, sekitar 285,5 juta orang dari 93 juta keluarga,” ujarnya.
Target inklusi keuangan juga mencakup pelaku UMKM serta komunitas yang terdiri dari pelajar, santri, pemuda, pekerja migran, masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak-anak terlantar, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpinggirkan, perbatasan, dan terluar.
“Dengan sinergi dan kolaborasi semua kementerian dan lembaga yang tergabung dalam DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7 persen untuk penggunaan rekening dan 76,3 persen untuk kepemilikan rekening,” kata menteri tersebut.
“Kami menargetkan 91 persen penggunaan rekening pada tahun 2025, dan 93 persen pada tahun 2029,” tambahnya.
Berita terkait: OJK Indonesia meningkatkan inklusi keuangan di daerah pedesaan
Berita terkait: Prabowo menargetkan Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah dalam satu dekade
Translator: Bayu Saputra, Yashinta Difa
Editor: Arie Novarina
Hak cipta © ANTARA 2025