Minggu, 3 Agustus 2025 – 01:26 WIB
Jakarta, VIVA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapat alokasi tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 220.000 unit tahun ini, naik dari kuota sebelumnya 158.301 unit.
Baca Juga:
Prabowo Gratiskan PBG dan PPN Rumah Subsidi Sampai Desember 2025
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyatakan penambahan kuota ini memperkuat peran BTN sebagai garda depan dalam mendukung pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah telah menaikan target kuota FLPP jadi 350.000 unit di 2025.
“BTN sangat mendukung Program Tiga Juta Rumah pemerintah, khususnya untuk MBR dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT),” ujar Hirwandi, Sabtu, 3 Agustus 2025.
Baca Juga:
Maruarar Sebut 25 Ribu Rumah Subsidi Mulai Diluncurkan September
Peningkatan kuota FLPP dinilai sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperluas akses rumah layak dan terjangkau. BTN siap mempercepat penyaluran kredit subsidi, baik konvensional (160.000 unit) maupun syariah (60.000 unit).
“Kami siapkan berbagai instrumen pembiayaan dan perkuat digitalisasi layanan agar masyarakat lebih mudah dapat akses KPR subsidi,” kata Hirwandi.
Baca Juga:
BTN Sediakan Pembiayaan Hunian Buat Da’i hingga Guru Ngaji dengan Skema yang Nyaman di Hati
BTN juga terus berinovasi melalui aplikasi digital Bale by BTN yang terintegrasi dengan fitur Bale Properti. Masyarakat bisa mencari hunian, ajukan KPR, dan pantau prosesnya secara online tanpa ke kantor cabang.
Pameran BTN Connect & Collaborate Expo 2025
“Saran kami, jangan tunda beli rumah. Sekarang lebih mudah dan cepat karena layanan BTN bisa diakses online,” tambahnya.
Sebelumnya, alokasi nasional FLPP 2025 adalah 220.000 unit, dengan BTN mendapat 158.301 unit (122.834 konvensional dan 35.467 syariah). Namun sejak 23 Juli 2025, kuota nasional naik jadi 350.000 unit, dan BTN ditarget menyalurkan 220.000 unit.
Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah OJK, Yan Syafri, menegaskan OJK mendukung pembiayaan perumahan melalui berbagai kebijakan, termasuk POJK No.40/2019 yang mempermudah penilaian aset untuk kredit hingga Rp5 miliar, termasuk KPR subsidi.
“OJK mendukung program perumahan nasional, tapi tetap dorong prinsip kehati-hatian,” tegas Yan.
BTN juga dorong pembangunan hunian vertikal untuk atasi keterbatasan lahan di kota besar. FLPP berlaku untuk rumah susun dan apartemen, tapi masyarakat perlu dibiasakan dengan konsep hunian vertikal.
“Kalau semua mau rumah tapak, lahan pertanian akan tergerus. Pemerintah perlu edukasi publik tentang rumah susun,” ujarnya.
Plt Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Edward Abdurrahman, menambahkan pemerintah dukung konsep Transit Oriented Development (TOD) untuk efisiensi lahan dan biaya. Beberapa daerah seperti Palembang sudah mulai respon baik konsep ini.
“Kami kerja sama dengan BUMN pemilik lahan strategis dan pemda untuk wujudkan hunian vertikal terintegrasi transportasi dan fasilitas publik,” kata Edward.