Senin, 2 September 2024 – 01:44 WIB
Jakarta, VIVA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menerapkan sistem pengadaan terintegrasi end to end (E2E Procurement) sebagai bagian dari integrasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Sistem ini merrupakan salah satu transformasi IT dan digital yang dilakukan di berbagai aspek operasionalnya.
Baca Juga :
Cara PLN Pikat Generasi Muda Pakai PLN Mobile
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitulu mengatakan, transformasi dalam proses procurement ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam mengoptimalkan proses procurement maupun biaya dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik dan transparan. Adapun implementasi transformasi E2E Procurement BTN meliputi seluruh aspek pengadaan, mulai dari perencanaan, pengelolaan supplier, penawaran, inventory, hingga transaksi yang lebih akurat dan tepat waktu.
“Dengan proses yang terstandar dan optimal akan meminimalkan risiko hukum, risiko finansial dan risiko ketidakpatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi,” jelas Nixon dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin, 2 September 2024.
Baca Juga :
Menko Airlangga Bertemu Pengusaha dan Diaspora Indonesia di Vancouver, Bicara Ekonomi Digital
Direktur Utama BTN Nixon L P Napitupulu
Implementasi E2E Procurement ini menggantikan sistem pengadaan sebelumnya yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Melalui penerapan sistem ini, BTN menargetkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan kontrol yang lebih baik dalam seluruh proses pengadaan.
Baca Juga :
Hashim Sebut Hotel-hotel Milik BUMN Bakal Dijual saat Pemerintahan Prabowo
Direktur IT BTN, Andi Nirwoto mengungkapkan, implementasi E2E di BTN merupakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bank dengan sistem yang terintegrasi dan canggih. Hal ini merupakan salah satu hasil dari Transformasi TI di Bank BTN. Sistem ini mencakup automasi dan integrasi dari seluruh proses pengadaan dan seluruh sistem BTN yang terkait secara real time. Dengan semua data tersimpan secara digital, proses analitik cost investment, pemenuhan tata kelola proses, dan pengelolaan penyedia jasa akan bisa dilakukan secara cepat.
“Pada akhirnya, inovasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja internal bank, tetapi juga memperkuat hubungan dengan nasabah dan mitra bisnis, serta mendorong pertumbuhan bisnis BTN secara keseluruhan,” papar Andi.
Sementara itu Direktur Asset Management BTN Elizabeth Novie Riswanti menambahkan, dengan proses kontrol yang terintegrasi, masing-masing kantor cabang BTN dapat menjalankan proses penyediaan barang dan jasa secara self service. Dengan otonomi ini setiap kantor cabang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengadaan lokal mereka, yang pada akhirnya mempercepat proses dan mengurangi ketergantungan pada kantor pusat.
“Hal ini tentu akan memangkas waktu dan biaya distribusi dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah,” tegasnya.
Dirut BTN Nixon LP Napitupulu.
Tidak hanya itu, lanjut Novie, dengan tata kelola supplier yang lebih baik dan transparan mulai dari pendaftaran, pengelolaan kontrak hingga evaluasi akan menjaga BTN dari benturan kepentingan antara supplier dan pihak internal BTN sesuai amanat dari regulator. Sehingga terjalin komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antara BTN dan penyedia barang dan jasa sehingga meningkatkan kinerja dan memperkuat hubungan bisnis.
“Melalui tahapan implementasi yang terencana dengan matang saat ini roll out telah dilakukan diseluruh kantor BTN. Semua proses akan tercatat dalam satu sistem sehingga BTN akan mampu membuat keputusan terkait inventory, procurement dan investrasi dengan berbasis data. Sejalan dengan perjalanan transformasi IT, khususnya Big Data, data dalam sistem akan menjadi salah satu data provider ke dalam Big Data System,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu Direktur Asset Management BTN Elizabeth Novie Riswanti menambahkan, dengan proses kontrol yang terintegrasi, masing-masing kantor cabang BTN dapat menjalankan proses penyediaan barang dan jasa secara self service. Dengan otonomi ini setiap kantor cabang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengadaan lokal mereka, yang pada akhirnya mempercepat proses dan mengurangi ketergantungan pada kantor pusat.