Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan bahwa pihaknya seharusnya terlibat dalam pengawasan persiapan makanan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pada pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di sini pada hari Kamis, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa ada 13 item yang disepakati dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan kerja sama dengan BPOM.
Namun, dalam praktiknya, tidak semua melibatkan BPOM, tambahnya.
“Contoh paling konkret adalah persiapan makanan. Kami memiliki personel dan keahlian dalam memantau produksi makanan. Namun, di dapur yang digunakan untuk program MBG, kami tidak terlibat dalam menilai apakah dapur tersebut memenuhi standar,” kata Ikrar.
Ia juga mencatat bahwa BPOM memiliki pengalaman dan kompetensi untuk mengevaluasi bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan dalam program tersebut. Namun, katanya pihaknya belum terlibat dalam aspek tersebut.
BPOM, tambahnya, telah berkomunikasi dengan BGN mengenai kewenangannya dalam menjamin keamanan pangan, karena pihaknya berupaya melindungi anak-anak, yang termasuk di antara penerima manfaat program.
Namun, Ikrar mengakui bahwa wewenang untuk melaksanakan Program MBG berada di tangan BGN—dan BPOM menghormati hal ini.
“Tidak masuk akal jika kami mendeploy tim kami ketika tidak ada akses. Kami memang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan keamanan pangan, namun kami juga harus mengakui wewenang masing-masing,” katanya.
BPOM telah mencatat 17 peristiwa luar biasa keracunan makanan terkait dengan Program MBG.
Ikrar berharap agar DPR dapat membantu mengatur pertemuan antara BPOM dan BGN untuk menyelaraskan kerjasama antara kedua lembaga tersebut.
Berita terkait: Program MBG akan menciptakan 90 ribu lapangan kerja: BGN
Berita terkait: Task force Kadin untuk mendukung sertifikasi dapur MBG
Berita terkait: Program makanan gratis menawarkan manfaat gizi dan ekonomi: Legislator
Translator: Mecca, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025