Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyetujui untuk memperkuat sinergi dalam mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan strategis pemerintah.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip pada hari Selasa, BPK menyatakan bahwa kedua lembaga memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang negara, terutama pada program-program ketahanan pangan dan energi serta pengelolaan air.
“BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa kami benar-benar merujuk pada prinsip akuntabilitas dalam audit kami. Kami harap sinergi antara MPR dan BPK akan tetap solid,” ujar Ketua BPK Isma Yatun saat menerima perwakilan MPR di Jakarta.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang diperkuat antar lembaga negara sangat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan lebih efektif.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua MPR Ahmad Muzani yang telah mengarahkan parlemen untuk memperdalam kolaborasi dengan lembaga audit tersebut.
“Dia (Muzani) memberikan banyak motivasi dan masukan yang sangat berharga bagi kami,” kata Yatun.
Di sisi lain, Muzani menekankan bahwa melalui auditnya, BPK memainkan peran strategis dalam memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan dengan cara yang efektif dan tepat.
“Audit harus menghasilkan peningkatan efektivitas dari program-program pemerintah, inisiatif-inisiatif yang telah dipelopori oleh Bapak Presiden,” tegasnya.
Anggota dewan itu lebih lanjut menekankan bahwa sinergi yang kuat antara MPR dan BPK diperlukan untuk membantu pemerintah memberikan hasil positif yang nyata bagi rakyat.
Dengan pemikiran itu, ia mengulang peran penting BPK dalam memandu kemajuan Indonesia.
“Melalui pertemuan ini, kami bertujuan untuk memastikan bahwa MPR dan BPK bekerja sesuai dengan konstitusi dengan harapan untuk memperkuat negara, meningkatkan efektivitas tata kelola, dan memajukan ideologi nasional,” pungkas Muzani.
Berita terkait: Tito Karnavian mendesak inspektur daerah untuk perkuat pengawasan
Berita terkait: Indonesia perketat pengawasan program perikanan
Berita terkait: Anggota DPR tekankan perlunya pelatihan petugas Haji yang lebih baik
Penerjemah: M. Baqir, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025