BPH Migas Tegaskan Tidak Ada Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar

Selasa, 31 Maret 2026 – 18:31 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang ramai soal pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar.

Sebelumnya, hal ini banyak diberitakan media mengacu pada dokumen Surat Keputusan bernomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tanggal 30 Maret 2026, yang ditandatangani Wahyudi Anas dan memakai kop surat BPH Migas.

Dia menegaskan, belum ada pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar, ataupun kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Wahyudi memastikan hingga sekarang pembelian BBM subsidi maupun non-subsidi masih berjalan normal.

"Hingga saat ini pembelian BBM normal, baik yang subsidi maupun kompensasi negara. Termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya, tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian harga," kata Wahyudi di kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dia meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait hal tersebut. "Karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kuncinya ada di sana," ujarnya.

Meski begitu, Wahyudi tidak menjelaskan secara gamblang apakah Surat Keputusan yang beredar itu hoaks atau bukan. Dia menekankan bahwa jika surat itu resmi dikeluarkan, maka akan menyebar ke Kementerian/Lembaga dan diunggah di website BPH Migas.

"Surat resmi itu kalau keluar dari BPH akan keluar secara resmi. Dokumen itu pasti disampaikan ke instansi terkait. Kalau belum sampai ke sana, berarti belum kondisi yang sebenarnya," kata Wahyudi.

Saat ditanya apakah dokumen tersebut bocor sebelum diumumkan resmi, Wahyudi tidak menjawab dengan tegas. Dia kembali menyampaikan agar masyarakat bersabar menanti keputusan pemerintah.

"Posisi kami jangan dipaksa soal bocor atau tidak. Lebih baik kami sampaikan bahwa semuanya menunggu keputusan dari pemerintah," ujar Wahyudi.

MEMBACA  8.000 Pelari Meriahkan Crystalin RunXperience 2025 di Jakarta

"Negara kita satu, pemimpinnya adalah pemerintah. Kami membantu pemerintah. Nanti setelah ada keputusan, pasti akan kami sampaikan lebih lanjut," tambahnya.

Tinggalkan komentar