Banda Aceh (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) siap untuk menjalankan modifikasi cuaca jika hujan lebat berisiko memicu banjir di akhir tahun, termasuk di Aceh.
“Kita sepakat bahwa jika BMKG memprediksi curah hujan yang lebih tinggi di Aceh, yang dapat menyebabkan banjir, kita akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” kata Kepala BNPB, Suharyanto, pada hari Selasa.
Hal ini disampaikannya setelah memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana di Aceh bersama Pemerintah Daerah Aceh di Banda Aceh.
Menurut dia, kondisi cuaca pada Oktober 2025 masih relatif terkendali.
Namun, curah hujan diperkirakan bisa meningkat dalam dua bulan ke depan, mirip dengan tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, kedua lembaga ini sedang mempersiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi, sekaligus melakukan persiapan-persiapan lain di lapangan.
“Curah hujan bisa dikurangi dari atas (melalui operasi modifikasi cuaca). Tapi, masyarakat dan peralatan juga disiapkan di bawah. Kalau hujan dan banjir datang, baik kecil maupun besar, kita bisa menanganinya,” jelas Suharyanto.
Berita terkait: Bali minta modifikasi cuaca untuk cegah banjir baru
Dia mencatat bahwa kunjungannya ke Aceh untuk rapat koordinasi hari ini berfokus pada meninjau langkah-langkah penanggulangan bencana di semua tahapan — sebelum, selama, dan setelah bencana.
Dia mengatakan rapat ini sangat penting karena Aceh sangat rawan bencana. Provinsi ini telah mengalami hampir semua jenis bencana di Indonesia, dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir dan tanah longsor, dengan kebakaran hutan dan lahan bahkan diproyeksikan untuk tahun 2025, tambahnya.
“Rapat koordinasi ini mengidentifikasi beberapa poin untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025 dan seterusnya,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, Suharyanto menekankan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan terus meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama.
“Pemerintah pusat, dengan kemampuannya yang ada melalui BNPB, terus membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi untuk mengantisipasi dampaknya, karena wilayah tersebut merupakan salah satu kabupaten yang paling rawan terhadap bencana semacam ini.
Berita terkait: BNPB kerahkan tim respons cepat untuk banjir dan longsor di Sukabumi
Berita terkait: Indonesia alokasikan Rp8 miliar untuk perbaiki kerusakan banjir Bali
*Penerjemah: Rahmat Fajri, Resinta Sulistiyandari
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025*