Jakarta (ANTARA) – Deputi kepala Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Achmad Hafisz Thohir, menyatakan dunia, khususnya negara-negara ASEAN, harus mengambil tindakan konkret terkait isu Myanmar dan Rohingya.
“Myanmar dapat diisolasi dari berbagai forum dunia, dikenai embargo senjata dan ekonomi, membekukan paspor dan visa mereka, serta mengadili pelaku genosida di Mahkamah Internasional,” ujar dia dalam pernyataan DPR yang diunggah pada Sabtu.
Thohir mencatat rezim Myanmar yang saat ini berkuasa sudah tidak lagi peduli terhadap rakyat Rohingya dan bahkan tidak ragu melakukan pembantaian.
Hal ini, katanya, membuat nasib rakyat Rohingya semakin tidak jelas karena tidak ada rasa tanggung jawab dari pihak berwenang di sana, dan hak asasi manusia dasar tidak lagi terpenuhi.
“Rezim merasa tidak ada kewajiban dan bahkan bertindak semena-mena, represif, dan melakukan pembunuhan; rakyat Rohingya dibantai dan diusir,” katanya.
Menanggapi situasi saat ini, dia menilai semua pihak di ASEAN harus melakukan lebih banyak lagi untuk menghentikan rezim Myanmar melakukan kekerasan dan genosida terhadap rakyat Rohingya.
“Kita menyaksikan penderitaan (rakyat Rohingya) dan kekerasan yang dilakukan oleh Junta terhadap kelompok etnis Rohingya, meskipun rakyat Rohingya telah ada di Rakhine sejak tahun 1055 dan pernah makmur di Myanmar,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, menyatakan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia mengutamakan aspek kemanusiaan universal sambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat.
Putra menegaskan bahwa prinsip non-refoulement dalam hukum HAM internasional melarang negara-negara mengembalikan atau mengusir pengungsi ke negara asal mereka atau negara lain di mana mereka berisiko menghadapi penyiksaan.
Berita terkait: Pemerintah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penanganan pengungsi Rohingya
Berita terkait: Pemerintah menghentikan pembangunan tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya
Berita terkait: Diduga ada penyelundupan manusia dalam arus masuk pengungsi Rohingya: Wapres Indonesia