BKKBN berupaya meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern hingga 63,41 persen

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya meningkatkan tingkat prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) menjadi 63,41 persen tahun ini. Tingkat tersebut telah mencapai 60,9 persen sejauh ini.

“2024 adalah tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, termasuk meningkatkan mCPR menjadi 63,41 (persen),” kata Wakil Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di BKKBN, Wahidin, dalam sebuah diskusi yang diikuti secara online dari sini pada hari Senin.

Dia mencatat bahwa selain mCPR, BKKBN juga perlu menurunkan tingkat fertilitas total (TFR) menjadi 2,1 dan menyempitkan disparitas TFR per wilayah.

Selanjutnya, target berikutnya adalah menurunkan kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi menjadi sekitar 7,4 persen.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BKKBN telah diberi tugas untuk menurunkan jumlah orang yang melahirkan dalam kelompok usia 15-19 tahun.

“Karena melahirkan pada rentang usia tersebut sangat berisiko. Harapannya adalah bahwa pada tahun 2024, setidaknya akan menjadi 18 per 1.000 kelahiran,” tambahnya.

Wahidin menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kebijakan perencanaan keluarga yang komprehensif, berbasis wilayah, dan memiliki segmentasi target.

“Kebijakan saat ini di BKKBN mulai menjalankan program asimetris; kami tidak menerapkan satu program untuk semua wilayah, tetapi ada beberapa wilayah yang diprioritaskan untuk program tertentu,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa untuk meningkatkan akses terhadap layanan perencanaan keluarga yang berkualitas, dalam kebijakan terbaru yang dimulai pada tahun 2025, BKKBN akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kuantitas.

“Salah satu strateginya adalah memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringan, termasuk tenaga kesehatan yang memberikan layanan perencanaan keluarga, yaitu bidan,” ujarnya.

Berita terkait: BKKBN renovasi rumah tak layak huni di Kulon Progo Yogyakarta

MEMBACA  Tjahjanto mendesak untuk penyelidikan yang hati-hati terkait kasus terkait pemilihan

Berita terkait: BKKBN Indonesia memuji peran media dalam perencanaan keluarga

Penerjemah: Lintang Budiyanti, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2024

Tinggalkan komentar