Jakarta (ANTARA) – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Indonesia untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta. Menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), angka ini mencerminkan keseimbangan antara kemampuan keuangan jemaah dan pengelolaan manfaat dana haji yang efisien.
Kepala Eksekutif BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan pada Kamis bahwa penurunan biaya tahun depan ini berhasil dicapai berkat upaya efisiensi dari Kementerian Agama dan DPR dalam meninjau semua komponen biaya.
Dia mengatakan pengurangan sebesar Rp2 juta ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji.
Imansyah menegaskan kembali kesiapan BPKH untuk menyalurkan manfaat dana haji, atau subsidi, untuk melengkapi bagian yang langsung dibayar oleh jemaah.
Berdasarkan kesepakatan, rata-rata biaya yang dibayar setiap jemaah, yang dikenal sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), adalah sebesar Rp54,2 juta atau 62 persen dari total BPIH. Sementara itu, bagian dari manfaat investasi menyumbang Rp33,2 juta atau 38 persen.
“BPKH sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung keputusan ini. Kami siap menyalurkan manfaat dana dari hasil investasi haji untuk mendukung total biaya perjalanan, sesuai dengan proporsi yang telah disepakati,” ujar Imansyah.
Anggota Dewan Eksekutif BPKH, Amri Yusuf, menambahkan bahwa lembaganya siap untuk melakukan pencairan dana begitu proses penetapan biaya haji 2026 selesai dan secara resmi disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
Dia menekankan bahwa efisiensi dan rasionalisasi biaya sangat penting untuk menjunjung dua prinsip pengelolaan dana haji: keadilan dan keberlanjutan.
“Efisiensi memastikan bahwa penggunaan manfaat dana tetap terukur dan hak-hak jemaah yang masih dalam daftar tunggu terlindungi untuk masa depan,” kata Yusuf.
Berita terkait: BPKH bekerja sama dengan kereta api Saudi untuk menguatkan ekonomi haji dan umrah
Berita terkait: Indonesia turunkan biaya haji untuk musim 2026
Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025