Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong percepatan sertifikasi higiene dan sanitasi untuk dapur-dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadang Hindayana menekankan bahwa langkah ini penting karena MBG menyumbang 48 persen dari 441 kasus keracunan makanan yang terjadi di Indonesia.
“Jumlah penerima manfaat yang terdampak mencapai 11.640 orang, terdiri dari 636 orang yang dirawat inap dan 11.004 orang yang mendapat perawatan jalan,” ujarnya dalam rapat dengan DPR pada Rabu.
Selain SLHS, Hindayana juga menyoroti pentingnya mempercepat sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan sertifikasi halal untuk dapur MBG, atau yang secara resmi disebut Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dia mengungkapkan, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, jumlah SPPG yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru mencapai 1.619 unit.
“Percepatan proses sertifikasi ini sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di masing-masing wilayah,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan tata kelola program prioritas nasional ini, dia menambahkan ada beberapa aturan yang wajib dipatuhi semua SPPG. Pertama adalah kewajiban menggunakan tes cepat untuk mencegah keracunan makanan.
“Semua SPPG diwajibkan menggunakan alat sterilisasi untuk wadah makan atau nampan makanan, serta menggunakan air bersertifikat atau filter air untuk memastikan air bersih dipakai dalam proses memasak dan mencuci peralatan makan,” tegas Kepala BGN tersebut.
Selain itu, setiap SPPG juga wajib menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi para penjamah makanan. Tujuanya agar mereka memahami prinsip-prinsip higiene, sanitasi, dan keamanan pangan.
Menurut Hindayana, per 11 November 2025, program MBG telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 14.773 SPPG di seluruh Indonesia. Dari anggaran Rp71 triliun yang dialokasikan untuk tahun 2025, telah terserap dana sebesar Rp43,3 triliun (sekitar US$2,5 miliar).
Program MBG diinisiasi sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Dengan target sasaran 82,9 juta penerima manfaat, program ini merupakan salah satu yang terbesar yang pernah dijalankan di Indonesia.