Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia melaporkan bahwa 12 dapur yang melayani program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah sudah siap beroperasi lagi setelah melalui evaluasi.
Dapur-dapur MBG — yang secara resmi disebut Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — sebelumnya dihentikan sementara karena melanggar prosedur operasi standar (SOP).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan di Jakarta pada hari Senin bahwa ke-12 dapur, yang terletak di beberapa daerah, "sudah siap beroperasi lagi setelah evaluasi."
Dia menyatakan bahwa pihaknya telah menyebarluaskan SOP yang telah diperbarui untuk program MBG, yang juga mencantumkan sanksi untuk pelanggaran.
Hindayana menekankan bahwa BGN akan menghentikan operasi SPPG manapun yang ketahuan melanggar prosedur sementara penyelidikan berlangsung. Proses ini bisa memakan waktu sampai dua bulan, tergantung tingkat keparahan kasusnya.
BGN berupaya mencapai zero incident dalam program MBG, yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat.
Langkah-langkah ini termasuk membatasi jumlah penerima manfaat per dapur dan melengkapi semua fasilitas dengan alat tes keamanan pangan cepat.
Diluncurkan pada 6 Januari, program MBG adalah salah satu inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan pelajar sampai tingkat SMA.
Program ini sebelumnya mengalami gangguan setelah terjadi kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Menanggapi hal ini, pemerintah mewajibkan semua dapur MBG untuk memiliki sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), sanitasi dan hygiene (SLHS), serta sertifikat halal.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Penerjemah: Mario Sofia, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025