Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan perumahan di Nusantara: OIKN

Paser Utara Penajam (ANTARA) – Pemerintah mengandalkan skema kemitraan publik-swasta (PPP) untuk mengembangkan sektor perumahan di ibu kota baru (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, menurut Otoritas IKN (OIKN). Indonesia saat ini sedang mengembangkan ibu kota masa depannya di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Di Penajam Paser Utara pada hari Jumat, Deputi Funding dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa implementasi skema PPP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Nusantara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2022.

Ia mencatat bahwa peraturan tersebut mengatur pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pengembangan Nusantara serta implementasi tata kelola di ibu kota baru.

Wicaksono menyatakan bahwa skema PPP diharapkan tidak hanya membantu pemerintah membangun hunian di Nusantara tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis, investor, dan kreditur untuk berpartisipasi dalam pengembangan kota tersebut.

Ia mencatat bahwa beberapa pelaku bisnis telah mengajukan surat minat kepada OIKN, menyampaikan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan rusunawa yang diperuntukkan bagi pegawai negeri dan personel keamanan.

“Proyek-proyek tersebut menggunakan skema PPP berdasarkan inisiatif entitas bisnis,” tegasnya.

Sebelum melanjutkan proyek berbasis PPP, ia menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap minat pasar.

Selama penilaian pasar, pemerintah akan menjelaskan skema PPP yang dapat dilakukan di sektor perumahan kepada pelaku bisnis potensial, investor, dan kreditur, tambahnya.

Wicaksono juga menyatakan bahwa penilaian tersebut penting untuk mendapatkan saran dan tanggapan mengenai proyek-proyek yang tersedia dan menarik lebih banyak pihak untuk bermitra dengan pemerintah dalam pengembangan sektor perumahan di IKN.

Berita terkait: Perumahan seimbang di IKN dapat membantu mengatasi backlog perumahan: Kementerian

MEMBACA  Kenaikan harga pusat produksi menjadi penyebab kelangkaan beras SPHP: Bulog. Translation: Kenaikan harga pusat produksi menjadi penyebab kelangkaan beras SPHP: Bulog.

Berita terkait: IKN strategis untuk pembangunan kota yang berkelanjutan: Menteri

Berita terkait: Peluang investasi perumahan yang besar di IKN: kementerian

Penerjemah: Nyaman B, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024