BEM Kema Unpad Siap Menggelar Aksi Menyulut Perlawanan Terhadap Pemerintahan Jokowi

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjadjaran (Unpad) berencana menggelar aksi seruan di Patung Kuda, Jakarta pada 18 Maret 2024. Foto/Agi Ilman

BANDUNG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjadjaran (Unpad) berencana menggelar aksi seruan di Patung Kuda, Jakarta, pada Senin 18 Maret 2024.

Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza Mahenda, mengumumkan rencana aksi besar-besaran tersebut akan dilaksanakan bersama Aliansi Mahasiswa Sebandung Raya.

“Kami akan menggelar aksi pada tanggal 18 bersama dengan Aliansi Mahasiswa Sebandung Raya,” ujar Fawwaz setelah menyelenggarakan kegiatan Harmonisasi KEMA dalam substansi seruan aksi ‘Sidang rakyat bersama Jokowi dan Kabinetnya di Kampus Unpad, Jatinangor, Minggu (17/3/2024).

Fawwaz menyatakan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, melainkan pemantik perlawanan terhadap rezim yang berkuasa saat ini, terutama Presiden Joko Widodo.

“Kami juga berupaya mengonsolidasikan se-Jawa Barat dengan tema keadilan rakyat di rezim saat ini, khususnya Presiden Joko Widodo,” katanya.

Fawwaz juga menegaskan bahwa persiapan untuk aksi tersebut telah melalui proses konsolidasi dua kali dengan mahasiswa dan masyarakat di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung.

“Ini bukan hanya inisiatif BEM Kema Unpad, tetapi sudah terkonsolidasikan dua kali dengan teman-teman di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung,” tambahnya.

Dalam aksinya nanti, Fawwaz menyoroti berbagai permasalahan yang dianggap krusial dalam rezim saat ini. “Demokrasi sedang direduksi dan rakyat menderita akibat kenaikan harga bahan pokok,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai langkah konkret, Fawwaz menyatakan niat mereka untuk membentuk Pengadilan Rakyat guna mengadili rezim yang berkuasa saat ini.

MEMBACA  Gantz mengancam untuk keluar dari pemerintahan Israel jika tidak ada rencana perang baru hingga 8 Juni.

“Kami bertekad untuk mendirikan pengadilan rakyat untuk mengadili rezim saat ini,” pungkasnya.
(wib)