Jakarta (ANTARA) – Spekulasi pendirian kementerian atau lembaga pendapatan negara tidak termasuk dalam topik yang dibahas selama rapat pleno Kabinet Merah Putih di Istana Presiden, Jakarta, pada hari Senin.
Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan yang mengumpulkan semua menteri yang menjabat dalam pemerintahannya.
“Hingga saat ini, belum ada pembicaraan tentang pembentukan lembaga pendapatan negara selama rapat Kabinet,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Kantor Presiden di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa meskipun rumor tentang lembaga baru tersebut beredar di masyarakat, Kementerian Keuangan tetap berfungsi seperti biasa di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan tiga wakilnya: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.
“Sampai saat ini, Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa dengan satu menteri dan tiga wakil menteri. Semuanya berjalan normal,” katanya.
Wacana pendirian lembaga negara yang bertugas mengelola pendapatan negara Indonesia diangkat oleh Hashim Djojohadikusumo, ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Pada Rapat Tahunan Kadin 2024 di Jakarta pada hari Minggu, saudara Presiden Prabowo itu mengungkapkan bahwa akan dibentuk kementerian pendapatan negara untuk membantu meningkatkan sistem pajak dan cukai, antara lain.
Menurutnya, Presiden Prabowo akan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Abimanyu sebagai Menteri Pendapatan Negara.
Djojohadikusumo lebih lanjut menginformasikan bahwa posisi Abimanyu saat ini di Kementerian Keuangan hanya bersifat sementara akibat rencana pendirian kementerian tersebut.
Penerjemah: Mentari D/Livia K, Tegar Nurfitra
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2024