Sorong (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun strategi untuk perkuat ekosistem media massa di Papua Barat Daya. Ini bagian dari upaya lebih besar untuk memperkuat demokrasi, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Nuzula Anggeraini, Direktur Ideologi, Identitas Nasional, Politik, dan Demokrasi di Bappenas, mengatakan pada Jumat bahwa perkuatan pers dan media massa tidak hanya penting untuk kelangsungan industri media, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatakan kualitas demokrasi dan menciptakan ruang publik yang sehat.
“Pers yang berkualitas adalah syarat utama untuk memastikan masyarakat dapet akses ke informasi yang akurat, kebebasan sipil tetap terlindungi, dan partisipasi publik yang bermakna dalam pembangunan bisa berjalan,” kata Nuzula saat membuka Forum Group Discusion (FGD) tentang perkuatan pers dan media massa di Papua Barat Daya.
Dia bilang inisiatif ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan perlindungan kebebasan sipil dan hak politik, kesetaraan sosial dan ekonomi, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembagunan nasional.
Menurut Nuzula, tujuan pembangunan ini membutuhkan ekosistem komunikasi publik yang kredibel, didukung oleh pers yang independen dan profesional yang bisa menyampaikan informasi yang akurat, adail, dan berorientasi publik.
Diskusi di Papua Barat Daya merupakan forum kedua yang diadakan Bappenas, setelah acara serupa pada Desember 2025.
Dia mengatakan diskusi ini bagian dari upaya Bappenas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan memeperkuat sektor pers dan media massa Indonesia.
Berdasarkan evaluasi lapangan selama 2025, Bappenas mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengembangan ekosistem media daerah, khususnya di Papua Barat Daya.
Meskipun jumlah media lokal tumbuh cepat, Nuzula mengatakan perluasan itu tidak diikuti dengan mekanisme verifikasi yang kuat, program pengembangan kapasitas yg berkelanjutan, atau tata kelola industri media yang baik.
Dia menambahkan bahwa tranasformasi digital yang terus berjalan juga terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai, peralatan pendukung terbatas, kekeurangan sumber daya manusia terampil, dan tantangan keamanan digital.
“Perkembangan teknologi digital yang pesat harus di barengi dengan kapasitas media yang lebih kuat, supaya organisasi berita tetap profesional, transparan, dan mampu menghasilkan jurnalisme berkualitas,” katanya.
Bappenas juga menyoroti masalah keberlanjutan yang dihadapi organisasi media lokal, termasuk peluang pasar dan sumber dana yang terbatas, yang biaa mempengaruhi kualitas dan kemandirian redaksi laporan mereka.
Kementerian itu menetapkan tiga prioritas utama untuk memperkuat sektor media di Papua Barat Daya: memperkuat kapasitas kelembagaaan organisasi media di provinsi baru ini, percepat transformasi digital lewat infrastruktur yang lebih baik, dan dorong keberlanjutan jangka panjang bisnis media lokal.
Lewat diskusi kelompok terfokus ini, Bappenas berharap dapat mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah, organisasi pers, akademisi, praktisi media, dan pemangku kepentingan lainya untuk mengembangka rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
Temua-temuan ini akan berkontribusi pada perumusan kebijakan nasional yang dirancang untuk menguatkan ekosistem pers dan media yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan yang mendukung pembangaunan dan demokrasi di Indonesia, khususnya di Papua Barat daya.