Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menjalin perjanjian kemitraan dengan Program Pangan Dunia (WFP) untuk mengurangi kemiskinan, menghilangkan masalah gizi buruk, dan menurunkan angka stunting. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan hal tersebut di sini pada hari Kamis bahwa kerjasama dengan WFP termasuk dalam agenda pembangunan yang didorong oleh pemerintah. Pemerintah telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menangani semua masalah terkait pangan, tambahnya. “Kami ingin melanjutkan kerjasama dengan WFP yang telah terjadi dari tahun 2017 hingga 2021. Saat itu, masih dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP). Diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan, gizi buruk, dan stunting,” kata Adi setelah menerima tim WFP di Kantor Bapanas. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat direalisasikan jika generasi mendatang sehat dan produktif. Tanpa pemenuhan gizi yang memadai, katanya, bonus demografi yang diharapkan bisa berubah menjadi bencana. Memenuhi standar makanan dan gizi melalui kemitraan Bapanas-WFP dianggap penting dalam konteks ini. “Jika gizi tidak terpenuhi, maka akan tetap banyak penyakit dan kondisi yang tidak stabil, dan akan membuat bonus demografi bahkan menjadi bencana,” tandas Adi. Kerjasama tersebut akan mencakup studi tentang Atlas Keamanan Pangan dan Kerentanan (FSVA), pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (DSS) untuk antisipasi dan pengendalian krisis pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terintegrasi untuk keamanan pangan dan gizi. Selain itu, akan mencakup model indeks keamanan pangan dinamis, produksi dataset Estimasi Wilayah Kecil (SAE) di tingkat desa, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia Timur, atau Daerah Otonom Baru. Berita terkait: Pemerintah mendorong orang tua untuk memahami kebutuhan gizi anak untuk mencegah stunting Berita terkait: Wakil Presiden membagikan tiga strategi pemerintah untuk menangani kemiskinan.
