Jakarta (ANTARA) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa hingga 7 Desember 2025, sebanyak 30.017 titik layanan publik di seluruh Indonesia sudah terhubung dengan penerima satelit SATRIA-1.
Setiap lokasi kini menerima akses internet hingga 10 Mbps. Sebagian besar situs yang terhubung berada di sektor pendidikan, lalu diikuti oleh kantor pemerintah dan fasilitas kesehatan.
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar yang akrap dipanggil Indah, menyatakan bahwa perluasan konektivitas digital dalam layanan publik diharapkan dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan transparansi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.
Diluncurkan pada 2023 dan beroperasi sejak 2024, SATRIA-1 merupakan satelit berkapasitas terbesar di Asia dengan total kapasitas transmisi 150 Gbps. Satelit ini menggunakan teknologi very high-throughput satellite (VHTS) pada frekuensi Ka-Band.
Satelit ini didukung oleh sebelah gateway yang berlokasi di Batam, Pontianak, Banjarmasin, Cikarang, Manado, Ambon, Kupang, Manokwari, Timika, Jayapura, dan Tarakan.
Gateway-gateway ini berfungsi sebagai penghubung utama antara satelit dan jaringan internet nasional.
Dari Mei 2024 hingga Agustus 2025, SATRIA-1 mencatat service level agreement lebih dari 99,5 persen, melampaui persyaratan minimum dan mencerminkan kinerja layanan yang stabil.
Indah menekankan bahwa BAKTI tetap berkomitmen untuk mempercepat pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh negeri.
Dia mengatakan SATRIA-1 merupakan upaya nyata untuk memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintah, sekaligus memajukan transformasi digital yang inklusif.
SATRIA-1 adalah proyek kemitraan pemerintah dan bisnis dengan investasi sekitar Rp6,42 triliun dalam skema build-operate-transfer.
Proyek ini dilaksanakan oleh PT Satelit Nusantara Tiga sebagai badan usaha pelaksana, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai pemilik proyek, dengan sebagian wewenangnya didelegasikan ke BAKTI.
Proyek ini didukung oleh penjaminan pemerintah dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, dengan masa penjaminan dua belas tahun dan masa konsesi lima belas tahun.
Penjaminan ini mencakup risiko non-termination, seperti keterlambatan pembayaran ketersediaan, serta risiko termination jika kemitraan berakhir lebih awal akibat keputusan pemerintah atau kondisi force majeure.
Penjabat Dirut PT PII Andre Permana mengungkapkan harapan agar penjaminan pemerintah dan dukungan capacity building ini memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap investasi di sektor telekomunikasi.
Dia menambahkan, dukungan untuk proyek SATRIA-1 diharapkan dapat menghadirkan konektivitas digital yang lebih andal dan inklusif bagi masyarakat di seluruh Indonesia, seiring dengan perluasan akses digital nasional.
Berita terkait:
- Kemkominfo targetkan koneksi internet untuk 2.500 desa pada 2026
- Indonesia luncurkan internet nirkabel terjangkau untuk perluas akses digital
- Pemerintah kembangkan teknologi baru untuk konektivitas internet yang lebih terjangkau
Penerjemah: Rizka Khaerunnisa, Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025