Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah kepada para ormas keagamaan. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, yang juga menjadi Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, terkait dengan hal tersebut. Saat dikonfirmasi, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia berjanji, pihaknya akan memberikan pilihan tambang terbaik yang akan diserahkan pengelolaannya kepada PP Muhammadiyah, berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). “Terkait Muhammadiyah, Insya Allah kita akan memberikan dari PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Senin, 29 Juli 2024.
Aktivitas tambang bijih besi di Pulau Bangka Minahasa Utara. Puluhan pekerja asal Tiongkok di tambang ini tak memiliki izin tinggal, Kamis (28/4/2016). Namun saat ditanya lebih detil mengenai tambang mana yang akan diberikan pengelolaannya kepada PP Muhammadiyah, Bahlil mengaku akan melaporkan terlebih dahulu mengenai hal itu kepada Presiden Jokowi. “Soal (tambang) yang mananya, nanti saya laporkan ke Presiden (Jokowi) dulu,” ujarnya. Namun, Bahlil menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian IUP kepada para ormas keagamaan ini, benar-benar dilandasi oleh niat yang baik. Tujuannya tak lain adalah supaya para ormas keagamaan itu bisa menghasilkan pendapatan, yang nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk program-program kerakyatan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam raker bersama Komisi VI DPR RI, Selasa, 11 Juni 2024. “Supaya mereka ada pendapatan yang halal, yang sah, sesuai aturan, dipakailah untuk program sekolah, program kesehatan, fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, supaya mereka bisa merasa terbantu,” kata Bahlil. Terlebih, Bahlil mengakui bahwa langkah ini sebenarnya cukup terlambat untuk dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, setelah berdiskusi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bahlil mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan kedepannya ormas-ormas lain yang juga telah memberikan kontribusi kepada negara, juga bisa mendapatkan hak pengelolaan tambang tersebut. “Justru menurut saya negara terlambat (melakukan ini). Melalui diskusi saya dengan Pak Prabowo, dia mengatakan bahwa (pengelolaan tambang) itu juga harus diberikan kepada organisasi-organisasi yang telah memberikan kontribusi untuk negara, yang klasifikasinya memenuhi syarat, ya kita kasih saja,” ujarnya.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian IUP kepada para ormas keagamaan ini, benar-benar dilandasi oleh niat yang baik. Tujuannya tak lain adalah supaya para ormas keagamaan itu bisa menghasilkan pendapatan, yang nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk program-program kerakyatan.