Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung penyediaan bahan bakar rendah sulfur yang disubsidi untuk mengatasi polusi udara. “Rencana pemerintah adalah menyediakan bahan bakar rendah sulfur tanpa menaikkan harga bahan bakar, sehingga masyarakat mendapatkan akses ke bahan bakar berkualitas lebih baik dan lebih bersih,” kata Wakil Menteri Bidang Transportasi dan Infrastruktur kementerian tersebut, Rachmat Kaimuddin, di Jakarta pada Jumat.
Untuk melaksanakan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat atau negara, pemerintah bermaksud menyediakan bahan bakar rendah sulfur yang ditujukan untuk orang yang membutuhkannya, ujarnya.
“Jadi, kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi bahan bakar,” tambahnya.
Mengenai kekhawatiran akan dampak penyesuaian distribusi subsidi bahan bakar terhadap beban ekonomi kelas menengah, ia mengatakan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan kebutuhan kelompok tersebut.
“Jika kita menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana kendaraan di atas 1400cc tidak akan termasuk dalam kelompok penerima subsidi bahan bakar, maka dampak dari regulasi ini akan dirasakan oleh kurang dari 7 persen dari populasi kendaraan,” pungkas Rachmat.
Dia juga mencantumkan beberapa alasan di balik rencana pemerintah untuk mendorong distribusi bahan bakar rendah sulfur yang disubsidi dengan tepat.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah menghabiskan rata-rata Rp119 triliun setiap tahun untuk subsidi bahan bakar.
“Ini berarti pajak rakyat tidak didistribusikan secara optimal karena tidak dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan subsidi,” katanya.
Di tengah tantangan ini, menambah anggaran subsidi bahan bakar tidak bisa menjadi solusi yang bijaksana, terutama mengingat risiko memperkuat distribusi subsidi bahan bakar yang tidak tepat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah untuk mendorong penyediaan bahan bakar rendah sulfur yang disubsidi sesuai sasaran.
Untuk mengatasi tantangan polusi udara yang berkepanjangan, pemerintah perlu membuat terobosan dalam mendorong penyediaan bahan bakar rendah sulfur dalam skala yang lebih besar.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa saat ini, kilang minyak siap menyediakan solar rendah sulfur, terutama di daerah Jakarta.
Oleh karena itu, penyediaan solar rendah sulfur yang disubsidi akan dilakukan secara bertahap. Ini akan dimulai dengan Jakarta sebelum diperluas secara nasional pada tahun 2028.
Berita terkait: Mengatasi polusi udara untuk meningkatkan kualitas hidup
Berita terkait: Indonesia meningkatkan penggunaan bus listrik untuk mengatasi polusi udara
Translator: Maria Cicilia Galuh Prayudhia, Yashinta Difa
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024