Jakarta (ANTARA) – Badan penanggulangan bencana Indonesia (BNPB) sedang mengupayakan tambahan dana melalui pinjaman luar negeri untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran negara yang terbatas, seperti dijelaskan kepala BNPB kepada parlemen pada Selasa.
Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa anggaran untuk pencegahan masih terbatas oleh APBN. Oleh karena itu, pihaknya berupaya mendapatkan persetujuan untuk pinjaman luar negeri guna memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana di masa depan.
"Kami berusaha memaksimalkan penanggulangan bencana, khususnya pencegahan dan mitigasi, karena anggaran negara terbatas," ujar Suharyanto dalam rapat dengar pendapat di Jakarta yang melibatkan pemangku kepentingan sosial dan kebencanaan.
Dia mengatakan anggaran pencegahan tahunan BNPB relatif kecil, yaitu berkisar antara Rp17 miliar (US$1,01 juta) hingga Rp19 miliar (US$1,13 juta). Hal ini membatasi kemampuan badan tersebut untuk mendanai program pengurangan risiko jangka panjang di seluruh Indonesia.
Suharyanto mengungkapkan, beberapa fasilitas pinjaman luar negeri telah disetujui dalam lima tahun terakhir. Pinjaman ini membantu memperkuat kapasitas BNPB dalam fase pra-bencana, khususnya mitigasi dan kesiapsiagaan, yang dinilainya kritis untuk mengurangi kerugian di masa datang.
Selain pinjaman, BNPB juga menggunakan dana siap pakai daruratnya – alokasi yang biasanya untuk tanggap darurat – untuk mendukung langkah pencegahan di wilayah rawan bencana.
"Banyak bencana yang terjadi berulang, seringkali di daerah yang sama," kata Suharyanto. Dia menambahkan, dana darurat juga digunakan untuk membangun infrastruktur pencegahan guna mempersiapkan masyarakat menghadapi potensi bencana.
BNPB juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengembangkan konsep sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami, menurut Suharyanto.
Dia menyebutkan, BNPB telah mendapatkan pinjaman luar negeri total Rp949,17 miliar (US$56,59 juta) untuk membangun pusat kendali operasi di semua 34 provinsi dan di 30 kabupaten/kota.
Di garis pantai yang sering dilanda gempa dan tsunami, telah dipasang sensor untuk mendeteksi kenaikan permukaan laut dan mengirimkan peringatan dini ke badan penanggulangan bencana daerah. Selain itu, jalur evakuasi juga telah ditandai, jelas Suharyanto.
Berita terkait: BNPB pastikan 6.274 ton bantuan bencana Sumatra
Berita terkait: BNPB konfirmasi 57 korban longsor Cisarua telah teridentifikasi
Penerjemah: Rahmad Nasution, Anita PD
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2026