Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Bagian XXI Pengamanan Zat Adiktif yang termuat dalam Pasal 429 – 463, dapat memiliki dampak negatif terhadap ekonomi. Menurut Henry, pemerintah seharusnya tidak memaksakan implementasi PP No. 28 di tengah situasi geo politik dan geo ekonomi global yang mempengaruhi kondisi di Tanah Air saat ini. Selain itu, beleid tersebut dianggap cacat hukum karena proses penyusunannya tidak transparan dan minim partisipasi dari pelaku industri hasil tembakau (IHT).
Henry menyatakan bahwa ketidakseimbangan dalam produk hukum yang dihasilkan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional. Gappri juga menyinyalir bahwa pemaksaan implementasi PP No. 28 lebih mengikuti agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) daripada melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, Gappri mengingatkan agar program Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.
Berdasarkan kajian Gappri, PP No. 28 memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, yaitu mencapai Rp182,2 triliun, dengan 1,22 juta pekerja di seluruh sektor terkait terdampak. Larangan penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah dapat menyebabkan kerugian hingga Rp84 triliun, sedangkan pembatasan iklan berdampak pada hilangnya ekonomi mencapai Rp41,8 triliun. Henry menegaskan bahwa jika ketiga aturan tersebut (kemasan polos, larangan penjualan, dan pembatasan iklan) diberlakukan, potensi pajak yang hilang diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun.
Gappri berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial. Sektor industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. Namun, sektor ini telah mengalami tekanan berat sejak diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta aturan turunannya.
(nng)