Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahməd Haikal Hasan, menekankan bahwa pemerintah mendahulukan aspek halal dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Pemerintah memang memprioritaskan aspek kehalalan. Ini sangat penting karena MBG melibatkan rantai pasok yang panjang," ujarnya dalam keterangan pers pada Rabu.
Hal ini, menurut dia, sejalan dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Hasan menyatakan bahwa dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan Makanan Bergizi Gratis dijamin memenuhi standar halal.
Pemerintah telah memperkuat komitmen pada program makanan gratis ini lewat kolaborasi antar berbagai kementerian dan lembaga, salah satunya kerja sama antara BPJPH dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk jaminan halal.
"Pemenuhan gizi tidak hanya tentang ketersediaan makanan bernutrisi, tapi juga harus memenuhi aspek halal yang merupakan kebutuhan bagi mayoritas masyarakat. Sinergi ini akan memperkuat kualitas gizi dan memberi kepastian halal bagi layanan MBG," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Saat ini, terdapat 7.475 Sentra Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), yang merupakan dapur umum penyedia makanan untuk program MBG.
Melalui kerja sama BGN dan BPJPH, kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memastikan seluruh dapur tersebut memiliki penyelia halal bersertifikat dan semua makanannya tersertifikasi halal.
"Komitmen bersama ini menuntut integrasi dan kolaborasi semua kementerian/lembaga agar standar halal diterapkan secara menyeluruh," tegasnya.
Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024–2029.
Melalui program ini, pemerintah bertujuan meningkatkan status gizi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program MBG dengan anggaran sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026.
Presiden menargetkan program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.