Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, menekankan peran penting Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bagi pers Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pelantikan pengurus PWI di Surakarta, Jawa Tengah, pada hari Sabtu.
“PWI menjadi semakin relevan karena kita tidak bisa menutup mata pada kondisi dimana banyak media yang kesulitan bertahan. Artinya, PWI semakin penting, bukan hanya untuk pers, tetapi juga untuk bangsa,” ujarnya.
Hafid juga menyoroti tantangan saat ini, seperti digitalisasi dan kemunculan kecerdasan buatan (AI), yang mengaburkan batas antara berita fakta dan hoaks.
“Kami, pemerintah, selalu menekankan dalam setiap forum untuk mengandalkan karya jurnalistik yang mematuhi standar etika di tengah tantangan tersebut. Etika jurnalistik telah dipegang teguh oleh media arus utama, media konvensional yang telah berkontribusi melindungi negara ini sejak awal berdirinya bangsa,” catatnya.
Dia juga mengingatkan para wartawan akan peran pendahulu mereka dalam menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia.
“Mereka yang menyebarkan berita tentang bangsa ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Media sosial tidak memiliki rekam jejak seperti itu. Karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat penting. Satu tidak boleh menutupi yang lain,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu membuat regulasi untuk menjembatani pertumbuhan pesat media sosial dengan sektor media arus utama yang telah lama berdiri. Salah satu contoh regulasinya adalah Peraturan Presiden tentang Hak Penerbit, yang mencerminkan harapan dan aspirasi asosiasi.
Dia mengatakan, pada masa beliau di DPR, Presiden ketujuh Joko Widodo pernah mengatakan pada Hari Pers Nasional bahwa regulasi tersebut harus secepatnya dirumuskan dan disahkan.
Hafid menceritakan bahwa para wartawan membutuhkan waktu untuk menyusunnya karena ada banyak sekali ide dan masukan yang brilian untuk regulasi tersebut. Setelahnya, draf final ditandatangani oleh Jokowi.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, progres regulasi ini berlanjut dengan pembentukan sebuah komite. Pemerintah juga medorong platform digital untuk mematuhi inisiatif ini.
“Ada satu platform, Google, yang telah membantu ekosistem media yang ada. Ketika mereka memuat konten jurnalistik, mereka harus memberikan kompensasi,” ujarnya.
Menteri itu juga mencatat bahwa pelantikan pengurus pusat PWI yang baru menandai awal baru bagi organisasi, dimana PWI berfungsi sebagai rumah aman yang dapat memotivasi anggotanya untuk produktif, kredibel, independen, dan beretika.
Dia menyampaikan harapan agar momen ini dapat mengingatkan semua orang akan pentingnya pers dalam mempersatukan bangsa, serta menyerukan kolaborasi antara PWI dengan pemerintah pusat dan daerah.
“Kami juga akan menginformasikan kepada kepala dinas komunikasi bahwa pemerintah daerah harus bekerja sama dengan PWI di seluruh Indonesia. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media nasional,” tegas Hafid.