Washington – Amerika Serikat (AS) telah menyetujui pengiriman ribuan bom tambahan ke Israel pada awal pekan ini. Keputusan tersebut diumumkan oleh seorang pejabat pemerintah yang mewakili Joe Biden.
Pejabat tersebut membenarkan laporan sebelumnya dari Washington Post, yang mengungkapkan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui pengiriman lebih dari 1.000 bom berdiameter kecil dan lebih dari 1.000 bom MK82 seberat 500 pon, serta sekering bom MK80 ke Israel.
“Pemindahan ini disetujui sebelum terjadinya penyerangan terhadap WCK (Dapur Pusat Dunia),” ungkap pejabat tersebut.
Menurut informasi dari ANews, pengiriman tersebut tidak akan dilakukan sebelum akhir tahun 2024 dan 2025. Sebelumnya, surat kabar AS, The Washington Post, melaporkan bahwa transfer tersebut disetujui pada hari serangan Israel di Gaza yang menewaskan tujuh pekerja bantuan dari World Central Kitchen.
Para pekerja yang tewas berasal dari Australia, Polandia, Inggris, Palestina, serta warga negara ganda AS-Kanada. Meskipun melakukan koordinasi dengan tentara Israel, organisasi kemanusiaan tersebut mengalami serangan saat meninggalkan gudang di kota Deir al-Balah di Gaza selatan, di mana mereka menurunkan lebih dari 100 ton bantuan makanan kemanusiaan.
Presiden AS Joe Biden menyatakan kekesalannya atas serangan udara yang mengakibatkan kematian tersebut dan menyoroti bahwa Israel belum melakukan upaya yang cukup untuk melindungi pekerja bantuan. AS juga menghadapi kritik karena memberikan bantuan militer kepada Israel di tengah laporan bahwa Tel Aviv menargetkan warga sipil di Gaza.
Selain itu, sejumlah anggota Partai Demokrat mendesak Biden untuk mempertimbangkan ulang bantuan militer kepada Israel berdasarkan perilaku militer negara tersebut dan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan internasional di Gaza. Bulan lalu, puluhan senator Partai Demokrat mengirim surat kepada Biden yang menekankan pentingnya untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel.
Sebagai tanggapan atas hal ini, memorandum yang ditandatangani oleh Biden pada Februari mengharuskan negara penerima bantuan militer AS untuk memberikan jaminan tertulis bahwa senjata tersebut akan digunakan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
Israel telah memberikan jaminan tertulis kepada Departemen Luar Negeri, namun kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak kredibel. Human Rights Watch dan Oxfam juga telah menyampaikan laporan kepada pemerintahan Biden yang mencantumkan serangkaian pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan Israel.
Pekerja yang tewas berasal dari berbagai negara, termasuk Australia, Polandia, Inggris, Palestina, serta warga negara ganda AS-Kanada.