Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki pemahaman yang relatif jelas tentang keputusan Indonesia untuk menjadi anggota resmi kelompok BRICS.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Gedung Putih pada tanggal 12 Desember 2024.
“Jika Amerika marah, itu relatif. Mengenai hal ini, mereka sudah mengerti karena sudah dijelaskan saat pertemuan Presiden (Prabowo) di Washington,” kata Hartarto dalam acara BNI Investor Daily Round Table di Jakarta pada hari Rabu.
Dia mengungkapkan bahwa Gedung Putih juga mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Dia menekankan bahwa hubungan ekonomi bilateral Indonesia-AS tetap kuat melalui Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF). Indonesia telah menandatangani tiga dari empat pilar IPEF dengan AS, dan perjanjiannya telah diratifikasi oleh Presiden Prabowo.
Menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, banyak pemangku kepentingan telah menyatakan keprihatinan atas dinamika geopolitik antara AS dan Tiongkok, yang dapat memengaruhi beberapa kebijakan perdagangan global.
Sebagai tanggapan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingannya, termasuk berpartisipasi dalam Aliansi Mineral Kritis.
“Kita, tentu saja, sedang mempersiapkan untuk Aliansi Mineral Kritis. Sebelumnya, AS mengusulkan aliansi mineral kritis bilateral, tetapi ini juga dapat diperluas untuk melibatkan Kanada dan Australia,” katanya.
Selain itu, AS telah menunjuk Indonesia sebagai salah satu dari tujuh negara yang dapat mengembangkan ekosistem semikonduktor. Menurut Hartarto, ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok teknologi global.
Namun, dia juga menekankan tantangan yang terus dihadapi Indonesia, termasuk akses pasar ke AS, yang masih terkena tarif.
Produk ekspor Indonesia, seperti garmen dan alas kaki, terkena tarif sekitar 10 hingga 20 persen.
“Jadi, ini berarti bahwa semua barang Indonesia masih terkena tarif impor sebesar 10 hingga 20 persen. Meskipun begitu, kita berhasil masuk ke pasar mereka, dibandingkan dengan Vietnam, yang memiliki tarif nol,” tandasnya.
Berita terkait: Harapkan keanggotaan BRICS meningkatkan ekspor: Menteri Perdagangan
Berita terkait: BRICS, babak baru bagi diplomasi ekonomi Indonesia
Translator: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Hak cipta © ANTARA 2025