Pemerintah Provinsi Papua telah memperingatkan pegawai negeri sipil di provinsi tersebut untuk tidak terlibat dalam perjudian online, mengancam mereka dengan sanksi yang keras, termasuk pemecatan.
“Sanksi bisa berupa pemecatan, mengingat praktik perjudian online dapat menyebabkan korupsi dan merugikan negara,” ungkap Danny Korwa, inspektur pendukung khusus dari Inspektorat Provinsi Papua, di Jayapura pada hari Minggu.
Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk ikut serta dalam memberantas perjudian online dengan melaporkan jika mereka menemukan pegawai negeri sipil yang terlibat dalam praktik tersebut, yang dianggap sebagai kejahatan di Indonesia.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa pihaknya belum menerima laporan tentang pegawai negeri sipil yang diduga terlibat dalam perjudian online.
Meskipun demikian, Korwa menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan meningkatkan penyebaran informasi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian online kepada para kepala daerah, pemimpin lembaga lokal, dan pegawai negeri sipil di Provinsi Papua.
“Perjudian online sangat berbahaya karena dapat mengganggu administrasi dan berdampak buruk pada keluarga, anak-anak, dan para penjudi itu sendiri. Oleh karena itu, kami ingin mengimbau semua pegawai negeri sipil untuk menahan diri dari perjudian,” ujarnya.
Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah melawan peningkatan popularitas perjudian online, termasuk mendirikan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.
Pada 19 Juni, Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah akan membekukan rekening bank yang terkait dengan perjudian online dan mengalihkan dana mereka ke negara.
Sebelumnya, pada 15 Juni, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil memblokir hampir tiga juta konten perjudian online dalam setahun.
“Kami telah menurunkan 2.945.150 konten perjudian online dari 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024,” ujar menteri tersebut dalam pernyataan dari kantornya.
Berita terkait: Menahan diri dari perjudian online: Gubernur Kepulauan Riau kepada ASN
Berita terkait: Perjudian online merugikan keluarga: BKKBN
Berita terkait: PPATK Indonesia akan mencantumkan nama anggota legislatif dalam perjudian online
Translator: Qadri P, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024