Rabu, 4 Februari 2026 – 13:00 WIB
VIVA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menunjukkan kemarahannya terhadap tuduhan bahwa pemerintahnya menyerahkan wilayah ke Indonesia. Ini menyusul polemik perbatasan Sabah–Kalimantan Utara yang jadi sorotan politik di Malaysia.
Di tengah tekanan oposisi, Anwar memastikan akan memberikan penjelasan rinci di parlemen Malaysia pada Rabu. Tujuannya untuk meluruskan klaim-klaim yang dianggapnya tidak benar.
Di Kuala Lumpur, Anwar menegaskan banyak informasi keliru beredar. “Semoga penjelasan ini bisa memberi manfaat, terutama untuk meluruskan kesalahpahaman yang timbul di masyarakat,” kata Anwar.
Rencana ini muncul setelah Anwar menolak desakan oposisi yang minta dia segera jawab tuduhan. Oposisi menuding Malaysia menyerahkan lebih dari 5.000 hektar lahan di perbatasan Sabah-Kalimantan Utara ke Indonesia.
Ia sebut tuduhan itu tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab, bahkan mirip penyalahgunaan kebebasan berbicara.
Pemerintah Malaysia juga tegaskan komitmennya pada kedaulatan negara dan hubungan baik dengan Indonesia, di tengah pemberitaan media soal batas wilayah.
Klarifikasi resmi juga disampaikan terkait laporan media tanggal 22 Januari 2026. Laporan itu sebut Malaysia memberi 5.207 hektar tanah ke Indonesia sebagai kompensasi. Pemerintah Malaysia nilai informasi ini tidak benar.
Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NRES) Dato’ Sri Arthur Joseph Kurup menyampaikan bahwa proses perundingan penandaan batas (Outstanding Boundary Problem/OBP) dilakukan secara harmonis antara Malaysia dan Indonesia.
Ia menegaskan perundingan ini tidak berdasarkan prinsip timbal balik atau kompensasi, tapi untuk menyelesaikan persoalan batas secara teknis dan damai.
Sebelumnya, tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yaitu Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas, sebagian wilayahnya masuk ke Malaysia akibat penegasan ulang perbatasan (OBP). Bukan seluruh desa.
Perubahan ini terjadi di wilayah Pulau Sebatik setelah kesepakatan perbatasan terbaru.