Jumat, 02 Februari 2024 – 21:36 WIB
Anies Baswedan saat mengikuti ujian dalam Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 dengan tema ‘Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI’. Foto: tangkapan layar YouTube DPD RI
jpnn.com, JAKARTA – Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan menyatakan bahwa otonomi daerah harus didasarkan pada kepentingan teknokratik yang obyektif, bukan karena kepentingan politik kekuasaan yang tidak dapat dipenuhi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Capres RI nomor urut 01 dalam forum Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 di Jakarta, pada Jumat (2/2).
Anies menjelaskan bahwa tujuan dari desentralisasi sejak tahun 1999 adalah karena Indonesia pada saat itu berada dalam situasi di mana terdapat sentralisasi yang sangat kuat, kemudian dilakukan demokratisasi.
“Tidak banyak negara di dunia yang melakukan demokratisasi di kekuasaan pusat, pada saat yang sama melakukan devolusi (pelimpahan kewenangan, red) kepada daerah. Hanya sedikit negara yang melakukannya bersamaan,” tutur Anies.
Biasanya, kata Anies, yang terjadi hanya demokratisasi atau hanya devolusi saja. Namun, Indonesia menerapkan keduanya bersamaan dengan tujuan agar pelayanan menjadi lebih baik.
Yang tidak kalah penting adalah agar aspirasi masyarakat dapat terserap lebih cepat, karena jarak antara rakyat dengan pengelola anggaran dan pemegang kewenangan menjadi lebih pendek.
“Kemudian, monitoring yang lebih mudah atas pelaksanaan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, kebutuhan akan kewenangan atau otonomi daerah jika didasarkan pada pertimbangan teknokratik, maka layak untuk dibahas.
Capres RI Anies Baswedan menyoroti soal otonomi daerah dalam forum Sarasehan DPR RI bersama Calon Presiden di Jakarta, pada Jumat (2/2). Menyinggung motif kekuasaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News