Anies mengungkapkan bahwa 45 juta orang belum bekerja secara layak.

Minggu, 4 Februari 2024 – 21:53 WIB

Jakarta – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa masalah utama saat ini adalah puluhan juta masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Anies dalam debat kelima calon presiden yang diselenggarakan oleh KPU RI di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu malam, 4 Februari 2024.

Baca Juga :

Anies: Ketika Saya Bertugas di Jakarta, Semua Paket Bansos Diberi Label Dibiayai APBD DKI

“Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak, bicara jaminan sosial lebih dari 70 juta orang tidak memiliki jaminan sosial, bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan menjadi suram. Kemampuan tinggi kesempatan tidak ada, sangat frustasi melihatnya,” kata Anies.

Selain itu, Anies menyebutkan bahwa kekerasan mental dan kekerasan seksual telah menimpa lebih dari 15 juta orang. Ini adalah masalah yang tidak menjadi perhatian sekelompok elit. Ini adalah perhatian dari mayoritas rakyat. “Oleh karena itu, dalam perjalanan kami selama satu tahun, kami telah menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan,” ujarnya.

Baca Juga :

Ganjar Usung Kesehatan Semesta, Naikkan Anggaran Kesehatan hingga 10%

Anies Baswedan, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024

Selanjutnya, Anies menyatakan bahwa masalah terbesar yang dihadapi negara ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Menurutnya, terdapat ketimpangan antara Jakarta dan daerah di luar Jakarta, Jawa dan daerah di luar Jawa, pendidikan umum dengan pendidikan agama, serta pendidikan kejuruan dan teknis. “Semua ini adalah ketimpangan yang saat ini menjadi fenomena yang membahayakan negara ini,” ujarnya.

Baca Juga :

Ganjar ke Prabowo: Kalau Bapak Kasih Makan Gratis Anak untuk Cegah Stunting, Telambat Pak

MEMBACA  Penyelesaian Polemik Impor Ilegal DIYakini Telah Selesai dengan Investigasi Menyeluruh

Bahkan, kata Anies, dalam bidang ekonomi, hanya segelintir orang yang menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia. Padahal, menurutnya, ketika negara ini didirikan pada tahun 1960-an melalui BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka berasal dari golongan previlege. “Namun, mereka mendirikan negara ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, golongan mereka, atau keluarga mereka. Mereka mendirikan ini untuk semua orang. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua orang. Sekarang kita jauh dari cita-cita tersebut,” ujarnya.