Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan bahwa lolosnya figur dengan latar belakang partai politik (parpol) dalam proses seleksi calon anggota BPK merupakan masalah serius. Kehadiran mereka dianggap membuat proses seleksi menjadi tidak ideal.
Lucius menyoroti adanya figur politisi dan eks politisi yang masuk dalam daftar calon anggota BPK, seperti Eva Yuliana (NasDem), Hendrik H. Sitompul (Demokrat), M. Misbakhun (Golkar), Mulfachri Harahap (PAN), Jon Erizal (PAN), Bobby Adhityo Rizaldi (Golkar), Akhmad Muqowam (Hanura), dan Daniel Lumban Tobing (eks PDIP).
Proses seleksi anggota BPK yang harus melalui fit and proper test di DPR dinilai membuat pemilihan menjadi proses politik. Figur berlatar belakang politikus dianggap memiliki peluang lebih besar untuk terpilih karena mengandalkan lobi politik.
Formappi menyebutkan bahwa sistem seleksi pimpinan BPK sejak awal tidak bersahabat bagi kalangan profesional. Lucius menekankan bahwa calon pimpinan BPK cenderung terjebak dalam tuntutan politisi di DPR dan mengandalkan lobi politik untuk terpilih.
Menurut Lucius, sistem seleksi pimpinan BPK seharusnya lebih memperhatikan kualifikasi dan kapabilitas profesional, bukan hanya berdasarkan hubungan politik.
Formappi juga menyoroti perlunya reformasi dalam proses seleksi anggota BPK agar lebih transparan dan mengedepankan integritas serta kompetensi. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa BPK dipimpin oleh individu yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.
Di akhir pernyataannya, Lucius menegaskan bahwa peran BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara harus tetap dijaga agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat dan negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News