Sabtu, 11 April 2026 – 06:20 WIB
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar) Krisantus Kurniawan memberikan pernyataan menantang Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati Sintang, Kamis 9 April 2026.
Dalam forum itu, Krisantus menyatakan siap “mencium lutut” Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, jika dia mampu membangun Kalbar hanya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp6 triliun.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun untuk bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” ujar Krisantus dalam video dari Twitter/X @tijabar.
Pernyataan ini muncul karena ada video viral di TikTok yang berisi keluhan masyarakat tentang jalan rusak di beberapa wilayah Kalimantan Barat.
“Kami dari Bedayan, ingin menyampaikan jalan kami yang rusak, karena gubernur kami kerjanya molor, tidur, cuma mikirin kaya sendiri, gak mikirin masyarakat yang banyak. Percuma jadi gubernur, mending Kang Dedi yang jadi gubernur dua bulan,” kata seorang anak dalam video TikTok @elisabetmurniw.
Menanggapi hal itu, Krisantus menekankan bahwa perbandingan tersebut tidak mempertimbangkan perbedaan mendasar antara kedua provinsi. Dia menjelaskan, Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun, sementara Kalimantan Barat luasnya sekitar 171 ribu kilometer persegi dengan anggaran hanya Rp6 triliun.
Menurutnya, luas wilayah sangat mempengaruhi biaya pembangunan, dari pembangunan jalan sampai jaringan listrik.
“Semakin luas wilayah, semakin besar biaya pembangunan. Jalan yang harus dibangun lebih panjang, jaringan listrik juga lebih panjang. Jadi jangan sampai masyarakat gagal paham,” tegasnya.
Krisantus juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang semakin terasa karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Meski begitu, dia memastikan pemerintah provinsi tetap melakukan perbaikan infrastruktur, termasuk di Kabupaten Sintang.
Salah satu jalan yang sempat viral di kawasan Bedayan, katanya, sedang dalam proses penanganan. Pemerintah daerah sudah menurunkan alat berat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk mempercepat perbaikan.
Dia menambahkan, pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi infrastruktur, menurutnya, mencerminkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.