Pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan sekitar 62,9 hektar tanah untuk pembangunan kompleks diplomatik di ibu kota baru Nusantara, Kalimantan Timur.
Wakil untuk Perencanaan dan Tata Kelola Tanah di Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Mia Amalia, mengatakan pada Senin bahwa proyek ini dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Kementerian akan menyampaikan detail pembangunan kepada kedutaan-kedutaan asing.
Dia mencatat bahwa kompleks ini akan mencakup perumahan, sekolah, zona komersial, dan ruang hijau yang dirancang untuk mendukung aktivitas diplomatik dalam lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.
Kawasan diplomatik ini akan menjadi tempat bagi kedutaan negara-negara mitra Indonesia. Bangladesh adalah salah satu yang pertama menyatakan dukungan kuat untuk proyek ini, yang ditargetkan beroperasi pada 2028.
Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Md Tarikul Islam, mengatakan bahwa kedutaannya siap pindah ke Nusantara.
Dia menambahkan bahwa Bangladesh mencari kerjasama dengan Indonesia di bidang pertanian dan agro-processing, sektor di mana negaranya memiliki pengalaman yang signifikan.
Islam juga menyuarakan optimisme tentang memperluas kolaborasi dalam pembangunan Nusantara, yang mengadopsi konsep forest city.
Berita terkait: OIKN updates Palace on progress of Nusantara Capital development
Berita terkait: Lawmaker questions use of ‘Political Capital’ to describe Nusantara
Penerjemah: Nyaman Bagus, Kuntum Khaira
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025