Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa semua infrastruktur publik wajib mengalokasikan 30 persen dari ruang mereka untuk promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan semua fasilitas umum seperti terminal, stasiun, dan area istirahat harus menyediakan 30 persen ruangnya untuk UMKM dan ekonomi kreatif. Ini adalah suatu keharusan,” kata Iskandar dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis.
Peraturan yang secara resmi berjudul PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ini mewajibkan pengelola fasilitas umum untuk menyediakan area bagi usaha kecil.
Pasal 67 dalam peraturan itu juga menyatakan bahwa biaya sewa untuk UMKM yang menempati ruang di fasilitas publik tidak boleh melebihi 30 persen dari harga sewa komersil.
Iskandar mengatakan kementeriannya akan melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Dia mengingatkan para pengelola fasilitas publik untuk menaati peraturan ini.
“Jika ini tidak dilaksanakan, akan ada konsekuensinya,” tegasnya.
Menko tersebut menambahkan bahwa PP No. 7/2021 adalah bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, memungkinkan mereka untuk berkembang dan naik ke level usaha yang lebih tinggi.
Inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, yang saat ini menyumbang sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Pemberdayaan UMKM tetap menjadi salah satu prioritas utama kementerian, khususnya untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas akses usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Berita terkait: Surplus perdagangan Indonesia tunjukkan ketahanan UMKM, menurut kementerian
Berita terkait: Indonesia pacu UMKM bersaing dengan impor lewat branding kreatif
Berita terkait: Jakarta hapus tarif transportasi umum saat perbaikan fasilitas berlangsung
Penerjemah: Anita, Aria Ananda
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025