Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan bahwa 20 persen dari pendapatan yang dihasilkan oleh program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan ditransfer ke anggaran pemerintah desa.
Dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta pada hari Sabtu, dia menjelaskan bahwa pengaturan ini berasal dari keputusan pemerintah pusat untuk memberikan kepemilikan semua aset koperasi desa, termasuk fasilitas pendukungnya, kepada pemerintah desa.
“Dengan cara ini, kami bertujuan untuk membawa manfaat yang besar bagi pemerintahan desa,” ujar Susanto.
Menteri itu kemudian menekankan pentingnya membangun sinergi di antara semua pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan bahwa program KDMP, salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, memberikan hasil yang optimal.
“Jangan sampai ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perdebatan mengenai sumber daya. Insya Allah, koperasi-koperasi ini akan muncul sebagai pusat ekonomi yang meningkatkan perekonomian desa,” katanya, sambil menyatakan keyakinan bahwa koperasi-koperasi tersebut tidak akan menderita kerugian.
Susanto lebih lanjut berkomentar bahwa pemerintah membayangkan koperasi desa sebagai sarana strategis untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
“Sangat penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat membawa kemajuan bagi negara kita,” pungkasnya.
Pada 21 Juli, Presiden Prabowo meresmikan sekitar 80 ribu koperasi yang didirikan di seluruh negeri di bawah program KDMP di Klaten, Jawa Tengah. Entitas bisnis ini diciptakan melalui kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan 17 institusi lainnya.
Presiden telah mewajibkan semua KDMP untuk menjalankan setidaknya tujuh fasilitas utama—toko sembako, apotek, klinik, kantor manajemen, outlet layanan simpan pinjam, gudang, dan infrastruktur logistik—untuk memberdayakan warga desa.
Namun, tidak semua koperasi langsung memulai operasi karena kekurangan fasilitas ini. Data dari situs web program KDMP menunjukkan bahwa 11.225 koperasi desa memiliki setidaknya satu outlet yang beroperasi, dengan hampir 16 ribu outlet sudah aktif.
Untuk mengatasi ini, pemerintah mengumumkan rencana untuk mempercepat pembangunannya mulai bulan Oktober.
Menteri Koperasi Ferry Julianteno secara resmi memulai inisiatif percepatan pembangunan di KDMP Wanajaya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Jumat (17 Oktober), menargetkan kurang lebih 800 koperasi desa di berbagai daerah.