Rabu, 31 Desember 2025 – 09:46 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah memastikan bahwa penanganan bencana alam serta proses rehabilitasi di beberapa daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Selasa.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan sebesar Rp6,6 triliun oleh Satgas PKH di Kejagung
Foto: Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden
"Insya Allah tidak, karena Bapak Presiden sudah melakukan banyak penghematan dari depan. Ada efisiensi," ujar Qodari seperti dikutip dari Antara, Rabu, 31 Desember 2025.
Dia menjelaskan, pemerintah juga punya sumber pendanaan lain yang diperoleh melalui penegakan hukum. Sumber-sumber ini berasal dari penataan kebun sawit, pencegahan penyelundupan, hingga sektor pertambangan.
Menurut Qodari, langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi pemerintah untk menjaga kelancaran pembiayaan program prioritas. Jadi, agenda pembangunan tetap bisa jalan meskipun ada kebutuhan untuk menangani bencana.
"Ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum yang semua kita ketahui, baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan, maupun untuk nanti tambang," kata Qodari.
Dia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menyambut malam pergantian tahun di daerah yang terdampak bencana di Aceh. Prabowo akan menghabiskan malam tahun baru 2026 bersama masyarakat terdampak.
Presiden Prabowo Subianto
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo, kata Qodari, akan mengunjungi Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang merupakan salah satu daerah terdampak parah akibat banjir bandang dan tanah longsor.
"Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh. Tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh," tambahnya.