Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa aksesi Indonesia ke OECD tidak akan mengubah sikap Indonesia terhadap Israel.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, Hartarto menyatakan bahwa posisi Indonesia terkait Israel tetap sama seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang ke-80 Majelis Umum PBB.
Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai sebuah negara hanya jika Israel mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
“Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB, dan saya pikir sudah jelas bahwa jika Israel sejalan secara politis dalam isu dengan Palestina, maka disitulah proses Indonesia akan bergerak. Jadi, tidak ada pernyataan lain selain yang disampaikan Presiden dalam pidato PBB-nya,” tegas Hartarto.
Pemerintah Indonesia terus menyelesaikan proses untuk bergabung penuh dengan OECD, yang salah satu persyaratannya adalah mendapatkan persetujuan tanpa keberatan dari semua negara anggota, termasuk Israel.
Pada kesempatan ini, Hartarto menyambut kunjungan Wakil Sekretaris Jenderal OECD, Duta Besar Frantisek Ruzicka, yang datang untuk langsung mengamati proses akselerasi aksesi Indonesia dalam persiapan menuju tinjauan teknis.
“Dalam pertemuan pagi ini, Indonesia memberikan pembaruan mengenai tinjauan teknis, dan sejauh ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital,” ujar Hartarto.
Dia menambahkan bahwa bidang-bidang ini diprioritaskan untuk ditinjau karena kompleksitasnya dan peran pentingnya dalam membangun ketahanan nasional menghadapi tantangan global saat ini.
Lebih lanjut, Hartarto menjelaskan bahwa target keanggotaan OECD Indonesia telah dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Presiden Prabowo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025, yang menyelaraskan kementerian-kementerian terkait dengan proses aksesi OECD.
Berita terkait: RI percepat aksesi OECD, prioritaskan lingkungan dan ekonomi digital
Berita terkait: Indonesia didorong perkuat tata kelola dan upaya anti-korupsi untuk pencalonan OECD
Berita terkait: OJK perhalus kode etik AI untuk mitigasi risiko teknologi finansial
*Penerjemah: Muhammad Heriyanto, Kuntum Khaira
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025*