Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu menyerukan tindakan tegas hukum terhadap dalang kerusuhan Gedung Grahadi. Dia memperingatkan bahwa kekerasan bisa merugikan kepercayaan investor dan mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.
“Perusakan dan pembakaran Gedung Grahadi sangat disayangkan. Pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” kata Yudhoyono usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Dia kembali memperingatkan bahwa aksi kekerasan seperti itu dapat membahayakan ekonomi dan iklim investasi Indonesia.
“Keresahan yang berkepanjangan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengurungkan niat investor. Stabilitas adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Yudhoyono membedakan dengan jelas antara protes damai dan aksi kekerasan. Dia menekankan bahwa meskipun unjuk rasa damai adalah hak demokratis, kekerasan mengancam keamanan publik dan kepentingan nasional.
Berita terkait: Prabowo vows to hear public demands, defend free expression
Dia juga menyatakan keprihatinan atas kerusakan infrastruktur publik akibat kerusuhan. Dia berjanji akan melaporkan kejadian ini kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan untuk mempercepat perbaikan.
“Pemulihan harus segera dimulai untuk mencegah gangguan lebih lanjut,” ujarnya.
Yudhoyono mendorong penegak hukum untuk tetap profesional dan menahan diri dalam menangani demonstrasi massa, serta menekankan pentingnya kesabaran dalam situasi yang tidak stabil.
“Mengelola kerumunan memang sulit, tetapi profesionalisme dan respons yang tenang sangat penting,” catatnya.
Dia mengakhiri dengan seruan untuk persatuan, mendesak semua pihak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut—secara ekonomi, sosial, dan fisik.
“Jangan biarkan keresahan ini menjadi beban jangka panjang. Bersama-sama, kita harus melindungi bangsa ini,” kata Yudhoyono.
Berita terkait: Prabowo orders firm action to protect officials, state facilities
Penerjemah: Setiawan, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025