loading…
Direktur Eksekutif Lembaga Survei CISA, Herry Mendrofa, sedang memaparkan hasil survei bertajuk ‘Aspirasi Publik Terhadap Reformasi Kelembagaan Polri’ di Aryaduta Suites, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). Foto/Istimewa
JAKARTA – Sebanyak 81,2 persen publik dalam survei terbaru oleh Center for Indonesian Strategic Action (CISA) dengan tegas menolak gagasan Polri berada dibawah kementerian. Mereka menginginkan Polri tetap independen dan profesional, sehingga menurut mereka tidak perlu ada perubahan atau reformasi struktur agar Polri jadi dibawah kementerian.
“Kategori tidak setuju mencapai 65,5 persen. Kalau digabung dengan kategori kurang setuju (15,7 persen), maka total penolakan publik terhadap wacana Polri dibawah kementerian mencapai 81,2 persen responden,” jelas Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa dalam pemaparan hasil survei tersebut, Jumat (30/1/2026).
Berdasarkan hasil survei itu, dari angka 81,2 persen tadi, 65,5 persen publik tidak setuju Polri di bawah kementerian. Kemudian, diikuti 15,7 persen kurang setuju, 7,4 persen cukup setuju, 6,1 persen tidak menjawab, 4,2 persen setuju, dan 1,1 persen sangat setuju.
Baca juga: Haedar Anggap Polri di Bawah Presiden Sejalan Reformasi
Sementara itu, tingkat persetujuan terhadap wacana Polri dibawah kementerian ternyata sangat rendah. Gabungan kategori setuju (4,2 persen) dan sangat setuju (1,1 persen) hanya mencapai 5,3 persen. Responden yang menyatakan cukup setuju ada 7,4 persen, sementara 6,1 persen responden tidak menjawab.