Selasa, 15 September 2025 – 22:28 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akhirnya memberikan tanggapan mengenai temuan sekitar 600 ribu rekening penerima bansos yang diduga bermasalah.
Dia menjelaskan dalam konferensi pers di Jakarta bahwa dari ratusan ribu rekening itu, sebagian memang diduga menyalahgunakan bantuan. Salah satunya bahkan terindikasi dipakai untuk transaksi judi online. Tapi, tidak sedikit juga yang bermasalah karena kesalahan data administratif atau datanya dipake pihak lain tanpa sepengetahuan mereka.
“Ada yang memang disalahgunakan, tapi ada juga yang cuma dimanfaatkan datanya saja. Makanya, kami kasih kesempatan untuk perbarui data,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Menurut dia, kebijakan ini bukan cuma tentang hukuman. Tujuannya supaya bansos tetap sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan, khususnya keluarga miskin dan rentan yang masih bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kalau mereka nggak dapat bantuan, hidupnya bisa makin sulit. Jadi kami buka kesempatan verifikasi. Kalo ternyata memenuhi syarat, ya tetap berhak terima bansos,” jelasnya.
Verifikasi Didampingi Banyak Pihak
Kemensos bekerja sama dengan otoritas keuangan, pemda, hingga aparat desa dalam proses verifikasi ulang ini. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilibatkan untuk memastikan pemeriksaan berlangsung transparan.
Saifullah menyebut tahap verifikasi akan berjalan selama triwulan III tahun ini. Hasilnya nanti akan menentukan siapa saja yang tetap berhak terima bansos di triwulan IV.
“Setelah verifikasi selesai, yang memenuhi kriteria bisa terima bansos lagi. Pengawasan akan terus kami lakukan,” tegasnya.
Ribuan Rekening Sudah Dihapus
Sebelumnya, Kemensos mencatat ada 600 ribu rekening yang terindikasi anomali. Temuan ini muncul setelah ada laporan dari PPATK tentang transaksi mencurigakan, termasuk judi online.
Dari jumlah tersebut, pada Agustus lalu Kemensos sudah menghapus sekitar 228 ribu rekening dari daftar penerima. Sementara itu, lebih dari 375 ribu rekening masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk diverifikasi profil, pekerjaan, dan aktivitas transaksinya.
Saifullah menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya penyaluran bansos yang tepat sasaran berdasarkan data yang akurat dan terverifikasi.
“Intinya, bansos harus benar-benar sampai ke masyarakat miskin dan rentan. Itu prioritas kami,” pungkasnya.