Pangkalpinang (ANTARA) – Kementerian Pariwisata Indonesia sedang mengubah 6.152 desa dan dusun wisata menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan.
“Sa’at ini, pengembangan 6.152 desa wisata percontohan di Indonesia sudah memiliki jaringa yang terbentuk,” kata Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, dalam wawancara dengan ANTARA di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, awal pekan ini.
Dia mencatat bahwa 98 desa wisata percontohan di Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk jejaring, berkembang, dan meningkatkan perekonomian lokal.
“Desa wisata percontohan di sini sudah berkembang, dan masyarakatnya sekarang relatif mandiri dalam mengelola potensi desa wisata mereka,” ujarnya.
Kementerian ini bekerja sama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk merumuskan ulang pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia untuk memastikan mereka menjadi destinasi berkelanjutan yang mencerminkan aspirasi masyarakat setempat.
Hariyanto menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata akan dirumuskan ulang melalui Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR, menyusul hasil kunjungan kerja DPR baru-baru ini ke Kepulauan Bangka Belitung.
“Kehadiran Komisi VII DPR bertujuan untuk menyusun regulasi agar ketentuan yang sudah dituangkan dalam undang-undang dapat diterjemahkan menjadi peraturan pelaksanaan yang berbasis dan selaras dengan aspirasi masyarakat lokal,” jelasnya.
Untuk mendukung pariwisata desa, kementerian merencanakan intervensi fisik dan non-fisik yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Intervensi fisik berfokus pada infrastruktur dan fasilitas di dalam desa.
“Di destinasi desa wisata ini, setidaknya tiga aspek harus terpenuhi: daya tarik, amenitas, dan aksesibilitas,” catatnya.
Dia menambahkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2024, desa wisata di Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten menerima dukungan DAK untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas.
“Tahun ini, tidak ada DAK karena kebijakan efisiensi anggaran. Mudah-mudahan, dengan upaya Komisi VII DPR, DAK akan tersedia lagi pada tahun 2026 untuk membantu mengembangkan desa wisata percontohan menjadi destinasi yang maju dan mandiri,” harapnya.
Berita terkait: Memperkuat desa wisata untuk ekonomi pedesaan yang lebih kuat
Berita terkait: Kementerian uji coba desa wisata ramah perempuan di Bali
Penerjemah: Aprionis, Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025