Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan telah memulai restorasi 250 hektar hutan dan lahan terdegradasi di bawah skema Pembayaran Berbasis Hasil (PBH) REDD+ 2025 dan meluncurkan penanaman perdana di Banjarbaru pada Kamis.
“Program ini menjadi awal rehabilitasi hutan dan lahan yang didukung Green Climate Fund (GCF), yang mengakui kemajuan Indonesia dalam mengurangi emisi,” kata Kepala Dinas Kehutanan provinsi, Fathimatuzzahra, di Banjarbaru.
Inisiatif REDD+ RBP 2025 mencakup lima wilayah: Desa Cempaka di Banjarbaru, Desa Banjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Desa Limpasu di Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Baliangin di Kabupaten Banjar, dan Desa Gunung Sari di Kotabaru.
Pendanaan Proyek GCF Output 2 sekitar Rp50 miliar (sekitar 3 juta dolar AS) mencerminkan kepercayaan internasional yang harus dijawab dengan pelaksanaan yang tertib dan transparan, tambah dia.
Penanaman perdana meliputi 27 hektar yang terbagi jadi empat blok: dua untuk tanaman buah bernilai tinggi seperti matoa, manggis, cempedak, dan alpukat; satu untuk kayu ulin yang endemik; serta satu untuk kayu putih.
Menurut Fathimatuzzahra, lahan terdegradasi di provinsi itu sudah berkurang. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan lahan kritis menyusut dari 511.594 hektar pada 2018 menjadi 458.478 hektar pada 2022. Program rehabilitasi telah memulihkan 168.086 hektar per Oktober 2025.
Dia menyebutkan peluncuran REDD+ RBP 2025 bertujuan mempercepat pemulihan ekosistem dan meningkatkan kondisi lingkungan bagi masyarakat di kawasan rawan.
Peluncuran program ini melibatkan otoritas daerah, unit kehutanan nasional, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lingkungan.
“Dengan pendekatan berbasis hasil, kami berupaya menjadikan program ini langkah strategis menuju Kalimantan Selatan yang lebih hijau dan tangguh,” ujarnya.